METRO – Terhitung kemarin, para pejabat baik itu eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Mukomuko sudah banyak yang mulai menduduki jabatan barunya. Khusus pejabat eselon II dan III, serah terima jabatan (Sertijab) dibuatkan acara semi formal yang sederhana sebagai bentuk pelepasan serta penghormatan pada pejabat sebelumnya dan penyambutan bagi pejabat penggantinya.
Kembali, publik amat sangat mengharapkan pada para pejabat yang baru agar menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Karena tidak dapat dipungkiri, selama ini hanya segelintir pejabat Mukomuko yang benar-benar memiliki kemampuan dan serius bekerja. Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM sendiri kerap mengakui bahwa dirinya kesulitan memilih figur pejabat yang pas karena keterbatasan SDM.
Selebihnya, terkesan mencari popularisme tanpa ada hasil kerja yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat dan daerah. Menutupi kelemahannya di hadapan pimpinan, dalam hal ini bupati, pejabat cenderung berperilaku Asal Bapak Senang (ABS). Laporan-laporan yang sampai ke telinga bupati seputar program kerja pejabat bersangkutan selalu bagus dan berhasil. Pada kenyataannya di lapangan bertolak belakang. Pun demikian dengan kepribadian pejabat tersebut.
‘’Idealnya seperti itu, Kepala SKPD tidak hanya bekerja karena takut pada pimpinan, sehingga laporan yang dibuatpun hanya berorientasi untuk menyenangkan pimpinan saja alias Asal Bapak Senang (ABS). Kalau perilaku itu dipertahankan maka sampai kapanpun roda pemerintahan tidak akan berjalan baik dan setiap program kerja tidak terealisasi seperti yang diharapkan. Karena SDM pejabatnya tidak profesional dan berkompeten. Jadi kepala daerah dan baperjakat harus benar-benar selektif menempatkan pejabat sesuai dengan basic dan tupoksinya. Jangan asal menempatkan pejabat karena kedekatan atau faktor kekeluargaan,’’ ungkap praktisi pemerintahan Bengkulu, Yamani Komar, SH, MH.
Senada disampaikan peneliti Bidang Pemerintahan dari Kota Bengkulu, Agus Yakum, M.Si. Bagi pejabat yang dinilai belum memenuhi kualifikasi menduduki sebuah jabatan, apalagi itu jabatan strategi di instansi strategis pula untuk tidak dipaksakan. Sebab jika penunjukkan pejabat tidak berlandaskan aturan dan kemampuan SDM maka alamat instansi tersebut menjadi hancur.
‘’Mutasi boleh saja, tetapi kalau keseringan itu tidak efektif. Karena pejabat enggan untuk membuat program atau terobosan. Misalnya, saat program baru saja berjalan, pejabat itu sudah dimutasi dan diganti dengan yang baru. Pun berikutnya, program banyak yang ditelurkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Harapan kami, kalau memang pemerintah hendak melakukan mutasi pejabat harus ada pengkajian matang. Jangan mutasi dilakukan karena adanya embel-embel atau tekanan dari kiri dan kanan. Atau karena kedekatan serta hubungan kekeluargaan. Yang sudah berpengalaman itu yang harusnya dipertahankan. Jangan terus merubah dari nol lagi karena hanya akan membuat sistim pemerintahan jalan di tempat,’’ terang Agus.
Di lain sisi, salah satu yang melangsungkan sertijab adalah Drs.H Ruslan, M.Pd dengan Jaskani, S.Pd. Ruslan secara resmi tidak lagi menjabat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BPKKD). Ia menduduki pos barunya sebagai staf ahli bupati. Berbekal kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, diharapkan Ruslan dapat mengubah image staf ahli bukanlah jabatan tidak berkelas yang selama ini dihindari oleh banyak pejabat eselon II.
‘’Ya, tadi (kemarin, red) kita sudah melakukan sertijab dengan kepala BKPPD yang lama. Dan sekarang sudah selesai. Kemungkinan besok (hari ini, red) sudah bisa masuk kantor. Dalam tugas baru saya ini memang terkategori berat. Tetapi kami akan berupaya untuk menjalankannya dengan maksimal serta meminta dukungan semua pihak. Program yang lama akan kita lanjutkan dan yang baru juga akan segera kita susun,’’ terang Jaskani.
Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ali Nasri, SH juga mengatakan jika saat ini telah melakukan sertijab dan ia resmi menjabat Kabid Perindustrian di Disperindagkop dan UKM. Dan kedepan program untuk pengembangan industri juga akan coba ditingkatkan. Khususnya industri rumah tangga.
‘’Memang terbilang cepat. Karena sudah siap semua, saya dengan pak Ramdani (Kepala BPMPD, red) juga sudah sertijab tadi dengan pejabat yang baru. Memang satu kantor lagi. Hanya saja berbeda jabatan serta fungsinya. Kita akan berupaya keras untuk meningkatkan kinerja. Sehingga, semua program dapat berjalan,’’ pungkas Ali.(ray)
Mobil L300 Nyemplung ke Irigasi LUBUK PINANG – Sebuah mobil pick up bermerk Mitsubishi L300 nopol BD 9063 DK yang disopiri Inal (sapaan akrabnya) warga Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara (BU) kecemplung ke aliran irigasi di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang. Peristiwa nahas ini bermula saat mobil tengah melintasi jembatan yang terbuat dari kayu sekitar pukul 05.45 WIB. Diduga lapuk sehingga lantai dan pondasi jembatan tak mampu menahan beban kendaraan, jembatan pun ambruk.
Cukup lama juga mobil yang bermuatan kantong-kantong plastik berisikan kurang lebih 420 Kg ikan nila pesanan pedagang setempat harus ‘’berendam’’ di dalam air dengan kedalaman sekitar 2 Meter. Evakuasi baru berhasil dilakukan setelah melibatkan alat berat eskavator pada siangnya, pukul 10.31 WIB. Bodi mobil dililitkan rantai yang kemudian diikatkan pada ujung eskavator. Selanjutnya, mobil diangkat secara perlahan dan diarahkan ke darat.
‘’Kita sudah sering memasok ikan ke sini. Kita pun sering melintasi jembatan itu. Mungkin namanya juga jembatan kayu, semakin lama semakin lapuk kayunya. Untungnya ikan-ikan yang kami bawa berada di dalam kantong plastik, sehingga tidak ada yang tumpah ke air. Untuk mobil kita belum tahu apa saja kerusakannya,’’ ujar Eko, temannya Inal.
Berdasarkan keterangan Kades Lubuk Gedang, Ahmad Yani, jembatan yang ambruk tersebut bukanlah dibangun oleh desa ataupun pemerintah daerah. Jembatan dibangun secara pribadi oleh Sido, warga yang memiliki usaha bisnis jual beli ikan sekitar 3 tahun lalu. Tujuannya agar memudahkan kendaraan keluar masuk dari jalan raya menuju ke rumahnya yang berada di ujung jembatan.
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kapolsek Lubuk Pinang, Iptu. Djaliman mengatakan pihaknya belum mendapat laporan resmi terkait kecelakaan tunggal yang terjadi di Lubuk Gedang. Pihaknya sebatas menerima informasi dari warga.
‘’Memang ada warga yang menelpon anggota kita, memberi tahu kejadian itu. Tapi sebelum anggota sempat turun ke TKP mobil sudah berhasil diangkat,’’ pungkas Djaliman.(cw2)
Rakor Lintas Sektor, 3 Parpol Tidak Hadir
METRO - Guna mewujudkan kampanye Pemilu 2014 yang aman, kondusif, lancar dan selamat, kemarin Polres Mukomuko mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik (Parpol) peserta pemilu. Sayangnya, dari 12 parpol yang diundang, hanya 9 parpol yang mengirimkan utusan untuk menghadiri acara bertajuk Rapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektor sekaligus juga sosialisasi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Surat Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye.
Adapun dua parpol yang tidak hadir terdiri dari PDIP, PKPI dan PKB. Belum diketahui jelas apa alasannya, padahal acara tersebut sangat penting demi kelancaran tahapan kampanye hingga pemilihan nanti.
Selain mengundang parpol, polres juga mengundang pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Satpol PP.
Kapolres, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik yang bertindak selaku narasumber bersama dengan Kajari, Azhari, SH, MH, Ketua KPU, Dawud, S.Ag dan Ketua Panwaslu, Muchtadir Munib sempat menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari dua parpol.
‘’Tujuannya agar peraturan kapolri ini dapat dipedomani oleh seluruh parpol peserta pemilu, agar adanya kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam penerbitan STTP. Selain itu, melalui sosialisasi ini kita mengharapkan adanya kerjasama dari seluruh parpol peserta pemilu, dan pihak lain seperti KPU, panwaslu, kejaksaan, satpol dan semuanya supaya kampanye bisa berjalan aman, lancar dan kondusif,’’ ungkap kapolres.
Untuk diketahui, Pasal 5 dalam perkap berbunyi, surat pemberitahuan kampanye pemilu legislatif, dibuat oleh dewan pimpinan partai politik tingkat pusat atau tim kampanye tingkat pusat, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat pusat. Dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi atau tim kampanye tingkat provinsi, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat provinsi. Dewan Pimpinan partai tingkat kabupaten/kota atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota, apabila kampanye dilakukan oleh pengurus partai tingkat kabupaten/kota dan calon anggota DPD atau tim kampanye yang ditunjuk oleh calon anggota DPD yang bersangkutan, apabila kampanye dilakukan oleh perseorangan anggota DPD sesuai daerah pemilihannya.
Selanjutnya, bentuk kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik atau debat terbuka serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara bentuk kampanye pemilu yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik dan penyiaran informasi melalui radio dan atau televisi.
Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Dawud, S.Ag mengatakan bahwa dalam kegiatan rakor dan sosialisasi tersebut, pihaknya dari KPU siap untuk memberikan yang terbaik dan profesional dalam segala hal. Melalui kegiatan itu juga ia mengimbau kepada seluruh pengurus parpol atau para caleg untuk mengikuti aturan yang berlaku jelang pemilu.
‘’Kami mengapresiasi kegiatan ini. Setidaknya untuk menjalin komunikasi dan kedekatan. Secara bersama-sama, kita dukung dan sukseskan pemilu 2014 nanti. Dan semua pihak kita minta untuk bekerjasama, sehingga semua kendala dalam diselesaikan. Bagi prpol dan para caleg juga kita minta profesional dalam menghadapi pemilu ini. Jangan sampai menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Kalau terbukti, panwaslu yang akan menindaklanjuti,’’ terang Dawud.
Terpisah, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Mukomuko, M Ali Saftaini, SE kegiatan yang digelar Polres Mukomuko sangat bermanfaat. Terlebih, pemilu yang akan digelar sekitar 2 bulan kedepan. Dengan adanya rakor dan sosialisasi itu, semua pihak baik parpol maupun caleg akan mendapatkan pemahaman dalam menyukseskan pemilu nanti. Dan pihaknya akan ikut serta mendukung serta menyukseskan pemilu 2014.
‘’Saya rasa baru di Kabupaten Mukomuko ini yang sudah menggelar rakor dan sosialisasi perkap nomor 6. Ini banyak manfaatnya, terutama yang diundang selain seluruh parpol, dari KPU, panwaslu, pemkab dan polri serta kejari juga hadir. Ini sebagai wadah untuk menyukseskan pemilu 2014. Dan kami juga siap untuk menyukseskannya dan mengikuti pemilu secara profesional,’’ pungkas Ali.(ray)
PT. BMK Kembangkan Sayap ke Lubuk Pinang
//Warga Rame-rame Dukung Pabrik CPO
LUBUK PINANG – Setelah habis-habisan menolak pembentukan kebun plasma di wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, kali ini warga rame-rame mendukung rencana pembangunan pabrik CPO di Desa Lubuk Pinang. Bahkan, warga berbondong-bondong menawarkan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pabrik. Tak tanggung-tanggung, 1 hektare (Ha) lahan yang telah produksi berupa sawit dihargai Rp 125 juta. Sedangkan untuk lahan kosong dipatok dengan harga Rp 60 juta/Ha. Saat ini, warga tengah melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan yang merupakan cabang dari PT. Bumi Mentari Karya (BMK) Pondok Suguh. Diprediksi, jika negosiasi terealisasi dan kedua belah pihak menjalin kesepakatan, pembangunan pabrik dimulai tahun ini.
Kades Lubuk Pinang, Abastari mengatakan rencana pembangunan pabrik CPO itu telah dilakukan pembahasan dengan warga. Mayoritas warga mendukung. Alasannya, karena pabrik CPO yang saat ini beroperasi di wilayah itu tidak maksimal dalam pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Terlebih, kebun milik perusahaan mulai memasuki masa panen.
‘’Ya, memang ada rencana pembangunan pabrik CPO. Perusahaan yang akan masuk merupakan cabang dari PT. BMK. Sekarang ini warga sudah banyak yang mendukung dan siap melakukan negosiasi mengenai harga lahan yang akan dijadikan lokasi pabrik. Belum ada kesepakatan, karena dari perusahaan belum memberikan kata persetujuan atas tawaran dari warga. Kalau alasan warga itu, karena pabrik yang ada sudah tidak maksimal lagi dalam membeli sawit. Karena itu, warga tidak ingin menjual sawit ke luar. Dengan adanya pabrik baru, warga akan menjual sawitnya ke pabrik terdekat. Harganya pun bisa dibilang akan ikut mahal,’’ ungkap Abastari.
Menurut Abastari, dari perusahaan mampu membeli lahan warga yang telah produksi Rp 80 juta/Ha. Sedangkan untuk lahan kosong dipasang harga Rp 40 juta/Ha. Untuk lahan yang telah ditanami dipasang harga Rp 65 juta/Ha.
‘’Untuk sekarang ini, warga dan perusahaan masih melakukan tawar menawar harga lahan. Kemungkinan dari negosiasi dan harga yang dipasang, bakal berubah sesuai dengan kesepakatan. Kita harapkan, jika nantinya terealisasi antara warga dan perusahaan bisa saling mengambil keuntungan,’’ imbuh Abastari.
Kepala Kaum Melayu Kecil, Alamin dengan tegas menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik CPO di Desa Lubuk Pinang. Alamin menilai jika ada pembangunan pabrik baru, selain membuka lapangan pekerjaan harga jual TBS pun akan mengalami peningkata.
‘’Saya sebagai pribadi maupun kepala kaum mendukung rencana pembangunan pabrik CPO baru. Bahkan lahan saya masuk dalam peta yang akan dibebaskan. Mudah-mudahan pembuatan pabrik ini bisa segera terwujud sehingga warga dengan mudah menjual hasil panen sawitnya. Dan yang membutuhkan pekerjaan juga bisa masuk ke prusahaan itu,’’ demikian Alamin.(cw2)
Usulkan Hotmix Jalan V Koto-Teras Terunjam
V KOTO – Warga Kecamatan V Koto dan Teras Terunjam telah lama mendambakan jalan di wilayahnya dibangun menggunakan aspal hotmix. Pasalnya, jalan di wilayah itu merupakan jalan provinsi yang semestinya mendapatkan anggaran dana pembangunan dari provinsi. Sejauh ini jalan penghubung itu belum banyak diperhatikan dalam hal pembangunan. Dan hotmix jalan masih difokuskan di wilayah Kecamatan Teras Terunjam. Tahun ini, rencananya bakal diusulkan pembangunan jalan yang diharapkan dapat segera direalisasikan.
Warga Pondok Tengah, Ian saat dihubungi via Hp kemarin mengatakan kondisi jalan di wilayahnya memprihatinkan. Selain menyisakan aspal lama, sebagian besar jalan berlobang. Sehingga, warga kesulitan untuk melintas terutama saat musim penghujan.
‘’Kami minta jalan penghubung secepatnya dibangun. Apalagi jalan kami inikan merupakan jalan provinsi. Kenapa sampai sekarang ini masih jarang sekali dibangun. Kalau usulan sudah sering kita lakukan. Tetapi belum juga ada realisasi. Tahun lalu, baru di Teras Terunjam saja yang dibangun. Sedangkan untuk Pondok Kopi sampai ke desa kami belum ada pembangunan. Kami sangat prihatin melihat kondisi itu. Dan pemerintah serta anggota dewan kami minta untuk memperjuangkannya,’’ ungkap Ian.
Hal senada disampaikan Pemuda Pondok Kopi, Taufik Rahman, saat ditemui kemarin mengatakan bahwa kondisi jalan di desa terutama yang menghubungkan ke V Koto mesti mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kondisi jalan itu rusak berat dan menyulitkan warga untuk melintas.
‘’Kalau masuk ke desa kami sangat payah, apalagi kalau hujan. Bisa jadi tidak bisa pulang. Kami prihatin sekali, karena jalan merupakan kebutuhan utama warga demi kelancaran aktivitas baik bidang pertanian maupun perekonomian. Kita minta pemerintah untuk segera menggarkannya,’’ terang Taufik.
Terpisah, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Burhandari, M.Si memastikan untuk saat ini pihaknya telah memperjuangkan pembangunan jalan. Secara bertahap pengajuan telah direalisasikan. Dan tahun ini dianggarkan Rp 5 miliar untuk hotmix jalan Kecamatan Teras Terunjam. Setelah itu mengarah ke Kecamatan V Koto.
‘’Memang pengajuan terus kita himpun. Kita juga ikut memperjuangkannya. Dan tahun ini baru Kecamatan Teras Terunjam yang sudah dianggarkan dan akan dibangun. Pembangunan dilakukan secara bertahap. Tetapi pengajuannya terus kita sampaikan. Kalau tidak tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan direalisasikan,’’ pungkas Burhandari.(ray)
Pengobatan Dirwan Ditanggung BPJS LUBUK PINANG – Keluarga Dirwan Sapuan (1,9), warga Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang mulai bernapas lega. Apa pasal? Pengobatan Dirwan yang menderita kelainan pada bagian kelaminnya ditanggung melalui program pusat yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu diputuskan melalui pembahasan yang dilakukan Direktur RSUD Mukomuko, Ketua TP PKK Kabupaten Mukomuko dan Kades Arah Tiga di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Mukomuko kemarin. Melalui BPJS, Dirwan dapat dilakukan pengobatan di RSUP M Djamil Padang dan RSUD Mohammad Hoesin, Palembang. Sebelumnya diberangkatkan, pihak keluarga dan kades tengah mempersiapkan semua persyaratannya termasuk rujukan dari RSUD Mukomuko. Selain itu, menunggu kartu BPJS diterbitkan.
Kepada Radar Mukomuko (RM), Kades Arah Tiga, Marius menyampaikan saat ini dirinya sedang melakukan pengurusan BPJS untuk pengobatan Dirwan. Langkah ini diambil dengan pertimbangan BPJS bisa berlaku secara nasional dan berbeda jika pengobatan menggunakan Jamkesda yang berlaku untuk daerah tertentu.
‘’Tadi (kemarin, red) kita berkordinasi dengan ibu Rosna (Ketua TP PKK, red) dan juga Direktur RSUD mengenai bagaimana langkah yang terbaik untuk membantu Dirwan. Hasilnya dalam waktu dekat akan segera diproses. Dan pengobatan Dirwan ditanggung BPJS,’’ ungkap Marius.
Sementara, Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi, SKM, M.Kes turut menyampaikan jika kartu BPJS telah dikeluarkan, maka Dirwan segera dirujuk ke rumah sakit yang dituju. Pihaknya akan membuat surat rujukan termasuk mempersiapkan kebutuhan yang lainnya.
‘’Penggunaan BPJS harus ada Surat rujukan dari rumah sakit daerah. Kita sudah siapkan surat rujukan itu. Salah satunya ke rumah sakit M Djalim, Padang. Kalau tidak ada surat rujukan maka kartu BPJS tidak bisa digunakan. Karena itu, semuanya harus dilengkapi terlebih dahulu, sehingga pelayanan yang diberikan nantinya tidak menulai kendala,’’ tutup Syafriadi.(cw2)
Hasil Panen Menurun, Harga Naik
AIR MANJUTO – Meski harga Tandan Buah Segar (TBS) mulai mengalami kenaikan yakni Rp 1.460/Kg, namun tidak membuat sejumlah petani mendapatkan dampak positifnya. Hal itu karena hasil panen para petani saat ini mengalami penurunan yang disebabkan sawit warga memasuki masa trek. Dengan demikian, petani menganggap kenaikan harga TBS itu tidak memberikan keuntungan.
Salah seorang toke sawit asal Desa Pondok Makmur, Santo (40) mengatakan kenaikan harga ini kerap terjadi saat hasil panen menurun. Ia pun tidak mengetahui penyebab pastinya. Namun, itu sangat disayangkan. Karena petani pun tidak dapat berbuat banyak.
‘’Kalau dihitung, memang harganya sekarang ini mahal. Tetapi dibandingkan hasil panen yang cendrung menurun, sama saja tidak ada untungnya. Jadi petani tetap aja kalah, artinya pada saat hasil panen meningkat harganya standar,’’ ungkap Santo.
Ditambahkannya, penurunan hasil panen mencapai 50 sampai 65 persen. Dan saat ini petani terpaksa harus menerima dan bersabar sembari kembali member pupuk untuk kebunnya. Dengan harapan saat hasil panennya mulai meningkat, harga TBS tetap mahal.
‘’Biasanya dalam satu putaran kita bisa membawa buah antara 24 sampai 26 ton. Tapi sekarang paling banter hanya 10 sampai 12 ton,’’ tambah Santo.
Salah seorang patani sawit asal Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Musharudin menerangkan meski harga TBS naik, namun hanya sedikit saja keuntungan yang didapat.
‘’Paling untungnya upah dodos yang berkurang, karena upah dodos dihitung berdasarkan jumlah timbangan hasil panen. Kalau hasil seluruhnya hampir sama atau malah menurun. Jadi harga naik, tidak ada untungnya,’’ demikian Musharudin.(cw2)
Warga Retak Mudik Lurat
SUNGAI RUMBAI – Nasib nahas dialami Awahab (50), warga Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai. Ia mengalami luka berat (Lurat) dengan kedua kaki serta tangan kirinya mengalami patah. Bahkan Awahab sempat kritis hingga akhirnya diputuskan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Rafflesia di Kota Bengkulu. Ia diduga menjadi korban tabrak lari saat ia hendak pergi menunaikan salat Subuh berjamaah di mesjid setempat.
Kronologis kejadiannya, berdasarkan data terhimpun, korban mulanya mengendarai sepeda motor Yamaha Vega memboncengi Sapudin (60). Tujuan korban pergi ke mesjid. Di tengah jalan, saat korban coba mengelak lubang, motor diarahkan ke kanan. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang
mobil yang tengah melaju kencang. Lantaran motor yang dikendarai korban tidak ada lampu serta diduga sopir mobil dalam kondisi ngantuk, tabrakan pun tak bisa dihindarkan.
Sekdes Retak Mudik, M. Rum membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini korban tengah menjalani pengobatan di Bengkulu.
‘’Pagi itu memang terjadi kecelakaan. Korban awalnya hendak menunaikan salat subuh di mesjid. Di perjalanan, motornya ditabrak mobil yang hingga saat ini belum tahu pasti jenis, plat serta keberadaan mobil tersebut. Karena setelah tabrakan mobil itu langsung kabur,’’ ujar Rum.
Anak korban, Iis Zuriana menyampaikan saat ini kondisi ayahnya tengah mendapat pengobatan di RS Rafflesia. Butuh dana yang tidak sedikit untuk biaya pengobatannya. Saat ini keluarga dilanda kebingungan untuk mendapatkan biaya pengobatan korban.
‘’Ayah (korban, red) sebelumnya dirawat di M Yunus. Namun karena luka cukup serius lalu dipindahkan ke RS Rafflessia. Dan sekitar pukul 14.01 WIB ini (kemarin, red) ayah menjalani operasi,’’ ungkap Iis.
Kapolres Mukomuko, Wisnu Widarto, S.IK melalui Kapolsek Sungai Rumbai, Iptu. Syamsudin Sihite, SH didampingi Unit Lantas, Brigpol. M Maulana menyampaikan bahwa insiden lakalantas yang menjadikan Awahab sebagai korban masih dalam proses penyelidikan.
‘’Kita sudah menghimpun data dan informasi terkait lakalantas tersebut. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan,’’ tutur Unit Lantas.(dum)
Gunungan Sampah di Pulai Payung Mengganggu
IPUH – Berada jauh dari pusat ibukota kabupaten tak dipungkiri membuat Pasar Pulai Payung Kecamatan Ipuh kurang mendapat perhatian. Pemerintah sibuk berjuang mengaktifkan pasar harian di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko sementara Pasar Pulai Payung yang sudah aktif sebagai pasar harian tidak mendapatkan perhatian serius. Salah satunya persoalan sampah yang hanya dibiarkan menumpuk hingga membentuk gunungan di belakang pasar. Sehingga menimbulkan aroma tak sedap serta mengganggu kenyamanan para pedagang dan pengunjung.
Kades Pulai Payung, Hendra mengatakan tumpukan sampah itu terjadi cukup lama. Hal ini karena tidak adanya truk pengangkut sampah. Pengajuan truk sampah untuk mengangkut sampah dan dibuang ke TPA sudah sering diajukan. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya.
‘’Kalau hanya mengandalkan pemerintahan desa untuk menangani sampah itu tentu anggaran desa tidak akan cukup. Sehingga perlu adanya keterlibatan dari pemerintah melalui dinas terkait. Namun sayangnya sudah sangat sering persoalan itu disampaikan tak juga ada tindakan. Akibatnya sampah terpaksa menumpuk dibelakang pasar,’’ ujar Hendra.
Hendra menambahkan, baru-baru ini pasar mendapatkan pembuatan bak sampah. Namun tumpukan sampah di dalam bak tersebut hanya sifatnya sementara. Sehingga dibutuhkan kendaraan guna mengangkut sampah.
‘’Memang baru-baru ini ada proyek pembangunan bak sampah di belakang pasar. Tapi itu akan tidak menyelesaikan masalah. Karena yang paling dibutuhkan saat ini yaitu kendaraan pengangkutnya,’’ ungkap Hendra.
Disamping itu, Hendra juga mempertanyakan keberadaan mobil truk pengangkut sampah yang dahulu ada di Kecamatan Ipuh. Yang tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi.
‘’Dulu memang ada satu dumktruk dari Dinas PU yang mengangkut sampah. Namun sekarang tidak ada lagi. Entah kemana perginya,’’ tutur Hendra.
Petugas Sampah Pasar, Raden menyampaikan bahwa dirinya kwalahan mengangkut sampah yang tiap hari selalu bertambah. Untuk itu drinya berharap adanya petugas tambahan serta sarana lainnya guna menanggulangi sampah tersebut sehingga kebersihan, keindahan dan kenyamanan pasar dapat terjaga.
‘’Kita tak sanggup menangani sampah yang tiap harinya menumpuk dari aktivitas pasar. Untuk itu perlu adanya gerakan guna menanggulanginya. Karena jika dibiarkan terus berlarut tentu akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi,’’ tutup Raden.(dum)
Jalan Berlubang Bahayakan Pengendara
IPUH – Lubang yang menghiasi jalinbar sepanjang lebih kurang 4 meter dengan lebar 15 cm di tengah-tengah jembatan di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh rawan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) terutama bagi pengendara roda dua.
Berdasarkan pantauan wartawan Radar Mukomuko (RM), lubang di tengah jembatan tersebut memang sangat berbahaya. Apalagi bagi pengendara yang tidak menguasai medan jalan, salah-salah ban motornya bisa nyangkut hingga akhirnya membuat pengendaranya terpental.
Salah seorang warga Desa Air Buluh, Irman mengatakan sudah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Namun hingga kini tidak ada perhatian untuk membenahi jalan.
‘’Kalau kecelakaan sih sangat sering. Bahkan tidak terhitung lagi. Baik yang luka ringan hingga parah karena lubang ditengah jembatan itu,’’ ujar Irman yang tinggal didekat jembatan tersebut.
Warga lainnya, Asri menyampaikan hal senada. Kecelakaan paling sering terjadi ketika turun hujan. Karena jalan basah dan tergenang air. Sehingga lobang tidak dapat dilihat dengan jelas. Akibatnya kecelakaan pun terjadi.
‘’Kecelakaan paling sering pada malam hari serta ketika hujan. Karena lubang tidak dapat dilihat dengan jelas. Apalagi bagi pengendara yang tidak hafal situasi dan kondisi jalan,’’ ungkap Asri.
Warga lainnya, Andi Aswad lebih mengkritisi pemerintah yang lalai dan kurang memperhatikan kondisi jalan. Disamping itu dirinya juga menyayangkan ketika adanya proyek perbaikan jalan hanya dilakukan asal-asalan. Padahal jalan yang layak dan bagus merupakan faktor utama menekan terjadinya kecelakaan.(dum)
Jalan Bukit Mulya Minta Diaspal
AIR RAMI – Jalan poros Desa Bukit Mulya Kecamatan Air Rami hingga saat ini belum pernah tersentuh pengaspalan. Sedangkan pengajuan tiap tahunnya selalu disampaikan. Namun hanya sebatas mendapatkan janji manis belaka. Padahal pengaspalan jalan tersebut sangat diharapkan masyarakat guna kelancaran akses ekonomi, sekolahan serta aktivitas lainnya.
Kades Bukit Mulya, Sarwono mengatakan jalan poros desa sejak awal belum pernah tersentuh pengaspalan dari pemerintah. Padahal kondisi jalan ini sudah sangat dikeluhkan warga. Namun sayangnya pengajuan proposal yang disampaikan desa sejak tahun 2010 lalu ke pemda hanya mendapatkan janji semata.
‘’Kita sudah dari tahun 2010 lalu memperjuangkan adanya pengaspalan jalan ini. Tapi kenyataanya hingga saat ini pun pengaspalan tak kunjung terealisasikan,’’ ujar Sarwono.
Sarwono juga sangat menyayangkan anggaran pemda hanya mubasir pada proses pengukurannya saja. Namun tidak ada tindak lanjut setelah itu. Dan membuat warga terlanjur berharap banyak.
‘’Ya kita itu sangat sayang saja, biaya dan tenaga hanya habis sia-sia sebatas pengukuran serta pemasangan patok. Tapi tak pernah kunjung terwujudnya perbaikan jalan,’’ ungkap Sarwono.
Sekdes Bukit Mulya, Sarjono menyampaikan menyampaikan hal senada. Perbaikan jalan selama ini sudah diusahakan semaksimal mungkin melalui swadaya masyarakat desa. Namun lantaran persoalan biaya, maka perbaikan hanya sebetas penimbunan koral ala kadarnya saja.
‘’Kalau penimbunan koral swadaya warga sudah sangat sering dilakukan. Tapi karena dilintasi terus jalan kembali rusak. Apalagi jalan menuju SMP. Ketika hujan sulit dijangkau karena jalanan lincin dan berlubang,’’ tutup Sarjono.(dum)
Genesis Fasilitasi Warga Garap HPT
MALIN DEMAN – Ribuan hektare (Ha) Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Lubuk Talang, Air Rami, Air Ipuh II dan sekitarnya sudah berubah menjadi perkebunan sawit dan karet. Karena sudah terlanjur, agar warga leluasa memanfaatkan hutan tersebut maka pihak Genesis bekerjasama dengan KPHP Model Kabupaten Mukomuko mengajak warga untuk dapat mengurusi perizinannya.
Ketua Genesis Kabupaten Mukomuko, Barlian mengatakan sosialisasi ini bertujuan agar warga yang sudah terlanjur mengolah wilayah HP dan HPT untuk mengurusi perizinannya. Dimana gunanya untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan telah mengantongi perizinan itu, warga dapat tenang mengelolanya.
‘’Tujuan kita mengadakan sosialisasi ini agar warga tetap dapat mengolah lahan HP dan HPT yang sudah terlanjur mereka garap. Karena berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini banyak cara yang dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak kehutanan. Jika tidak demikian ditakutkan nantinya warga yang telah terlanjur memanfaatkan kawasan HP dan HPT akan diusir secara paksa dari wilayah tersebut. Bahkan dapat dijerat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ ujar Barlian.
Barlian menambahkan, dengan terealisiasinya perizinan di Desa Lubuk Talang ini diharapkan menjadi desa percontohan bagi daerah lainnya. Untuk itu diharapkan warga dapat terbuka dengan mengikuti semua peraturan yang ada guna manfaat bersama.
‘’Kita berharap warga dapat terbuka dan bekerjasama dengan mengikuti semua aturan yang berlaku. Karena dengan adanya izin itu dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dimana dengan adanya perizinan itu warga tidak perlu khawatir lagi mengelola lahan tersebut,’’ ungkap Barlian.
Plt KPHP Model Kabupaten Mukomuko, M Rizon, S.Hut, M.Si menyampaikan salah satu cara pengelolaan hutan yang sudah terlanjur dikelola masyarakat yaitu merujuk pada peraturan menteri kehutanan Nomor:P.39/Menhut-II/2013 tentang tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Dimana masyarakat bisa tetap mengelola wilayah tersebut bermitra dengan kehutanan. Sehingga kelestarian hutan dapat tetap terjaga.
‘’Ya kita sangat terbuka dan siap memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin bermitra dengan pihak kehutanan. Karena banyak cara yang bisa dilakukan. Sehingga warga tetap dapat mengolah lahan. Namun disisi lainnya fungsi dan kegunaan hutan tetap dapat terjaga,’’ tutur Rizon.
Kades Lubuk Talang, M Yasir menyampaikan ada sekitar ribuan hektare lahan yang di duga masuk dalam wilayah HP dan HPT yang sudah terlanjur digaraplebih kurang 153 warga. Untuk itu semuanya sedang dilakukan pendataan guna pengurusan perizinannya.
‘’Menang sudah cukup banyak warga yang sudah terlanjur mengelola wilayah tersebut. Dan sebagian lainnya merupakan warga dari luar desa. Dan berdasarkan sosialisasi tersebut warga menyepakati untuk mengurusi perizinannya,’’ tutup Yasir.(dum)
Jelang Pemilu, Waspada Peredaran Upal
TERAMANG JAYA - Masyarakat diminta waspada terhadap peredaran uang palsu (Upal), jelang pemilihan umum (Pemilu) legislative pada 9 April mendatang. Saat ini sudah berkembang isu adanya peredaran Upal di tengah-tengah masyarakat. Sebagai antisipasi agar tidak ada korban, aparat penegak hukum diharapkan bisa untuk meningkatkan pengawasan.
Tokoh masyarakat Desa Podok Baru, Kecamatan Teramang Jaya, Siswardi,SE, menyampaikan bahwa jelang Pemilu ini banyak hal yang mesti diwaspadai, salah satunya peredaran Upal. Menurut Siswardi, untuk mengatasi adanya peredaran Upal di tengah-tengah masyarakat , diminta kepada aparat kepolisian untuk lebih memperbanyak waktu untuk turun ke tengah masyarakat.
‘’Jelang pemilu ini, kita himbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan peredaran uang palsu. Sebab kesempatan ini bisa-bisa saja terjadi dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, bahkan kita sudah mendengar isu di tengah-tengah masyarakat adanya temuan uang palsu itu. Untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadi kita harapkan aparat bisa lebih meningkatkan pengawasan dan sering turun ke masyarakat,’’ungkap Siswardi kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Siswardi menambahkan, setiap momen tertentu sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan mengedar Upal. Untuk mengatasi persoalan ini, tidak hanya aparat keamanan yang mesti meningkatkan pengawasan, tetapi pihak perbankan semestinya juga harus gencar untuk mensosialisasikan terkait hal itu.
‘’Memang ada yang bakal memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mencari keuntungan, untuk itu tidak hanya aparat yang harus turun, tetapi pihak perbankan mestinya harus memberikan pengetahuan tentang perbedaan uang palsu dengan uang aslinya, agar masyarakat tidak mudah terkecoh,’’demikian.(nek)
Memasuki Masa Pensiun, Jabatan Sekdes Kosong
PENARIK - Terhitung Januari ini, sekretaris Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Panhar, diusianya ke 56 telah memasuki masa pensiun. Secara otomatis jabatan Sekdes setempat mengalami kekosongan untuk sementara waktu, hingga ditentukan siapa penggantinya. Diketahui Panhar mengabdi sebagai aparat pemerintah desa selama kurang lebih 22 tahun. Selain Sekdes, dia juga pernah menjabat sebagai kepala desa satu periode dan Plt Kades selama 1 tahun.
Panhar ketika ditemui menyebutkan dirinya telah memasuki masa pensiun dan tidak lagi mengembankan tugas sebagai Sekdes terhitung awal bulan ini. Menurut Panhar, saat ini belum jelas siapa yang akan ditunjuk oleh kades sebagai penggantinya.
‘’Saat ini belum ada penggantinya, sedangkan SK pensiun baru saja saya terima setelah menjalani proses MPP,’’ungkap Panhar kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Panhar menjelaskan, dirinya mulai mengembankan tugas selaku sekdes sejak tahun 1992 lalu. Di tahun 2004, Panhar dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi Kades setelah melalui proses pemilihan, hingga berakhir masa tugas pada 2010.
‘’Karena di tahun 2007 adanya pengangkatan Sekdes menjadi PNS, maka saya mencoba mengurus persyaratannya, sehingga masuk kategori. Ketika itu saya masih dipercaya menjalankan tugas sebagai Kades hingga berakhirnya masa jabatan di tahun 2010. Selanjutnya saya masih menjalankan aktivitas sebagai Sekdes hingga tahun 2013 akhir sampai memasuki masa pensiun pada awal Januari tahun ini,’’pungkas Panhar.(nek)
Perbaikan Bendungan Terkendala Luapan Sungai
SElAGAN RAYA - Rencana perbaikan bendungan Selagan Kecil di Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya terkendala luapan sungai selagan. Meskipun alat berat jenis ekcavator telah didatangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mukomuko sejak 2 hari lalu, untuk perbaikan bagian bendungan yang menjadi kendala pengairan sawah warga tersebut belum bisa dilaksanakan. Diperkirakan akan dikerjakan setelah arus sungai tersebut surut.
Pemuda Sungai Ipuh Dua, Suheri, menyebutkan para petani sawah setempat dengan bantuan alat berat dari DPU, berencana untuk memperbaiki bagian bendungan Selagan Kecil yang dinilai rusak parah dan tidak berfungsi lagi untuk mengairi air ke sejumlah sawah warga. Namun hingga saat ini pekerjaan terpaksa belum bisa dilaksanakan, karena terkendala luapan arus sungai. Dengan besarnya luapan sungai Selagan itu, pihaknya tidak bisa melaksanakan aktivitas tersebut.
‘’Bendungan Selagan Kecil itu selama ini terbilang tidak berfungsi dengan baik, karena pada bagian pintu air bendungan dipenuhi oleh tumpukan kayu dan pasir. Sehingga air tidak bisa mengalir ke dalam irigasi. Dengan demikian kita bersama warga yang lainnya mencoba untuk memperbaikinya dengan meminta bantuan alat berat dari dinas PU, tetapi belum bisa bekerja karena arus sungai begitu besar,’’ungkap Suheri kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Suheri menjelaskan, dengan diperbaikinya bendungan tersebut diperkirakan sejumlah petani yang mengeluh karena kekeringan sawah mereka selama ini akan terjawab. Sebagai upaya yang dilakukan itu, hanya bersifat sementara waktu saja jelang akan diperbaiki oleh pemerintah daerah.
‘’Perbaikan yang akan dilaksanakan ini hanya bersifat sementara saja, sebab untuk perbaikan secara permanen bangunan bendungan diperkirakan membutuhkan biaya yang cukup besar dari pemerintah. Disisi lain, warga khususnya petani sawah begitu berharap kedepannya untuk diperbaiki, agar sumber air sawah tidak lagi menjadi kendala bercocok tanam,’’demikian Suheri.(nek)
Warga Tagih Janji Dewan Prov
//Pekerjaan lanjutan pengaspalan jalan
TERAS TERUNJAM-Warga Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam, tagih janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu yang berencana akan memperjuangkan kembali anggaran untuk pekerjaan lanjutan pengaspalanan jalan di kecamatan setempat. Sesuai degan janji dewan pada masa reses beberapa waktu lalu, untuk ruas jalan Teras Terunjam-Pondok Kopi kembali bakal dikucurkan anggarannya.
Pemuda Talang Kuning, Novianto,SH menyebutkan pada masa reses anggota dewan Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu, mereka pernah berjanji untuk memperjuangkan kembali anggaran pekerjaan lanjutan pembangunan aspal hotmix di desanya. Hal ini mesti dibuktikan kepada masyarakat, sebab pembangunan jalan itu sangat diharapkan untuk kelancaran akses transportasi.
‘’Kita harapkan janji pada masa reses dulu benar-benar terealisasi untuk pekerjaan lanjutan aspal di di daerah kami. Sebab pembangunan jalan itu sangat diharapkan warga,’’pungkas Novianto.(nek)
Wali Murid Pertanyakan Realisasi BSM
TERAMANG JAYA - Wali murid Madrasyah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Desa Pernyah, Kecamatan Teramang Jaya, merasa keberatan peruntukan dana bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak 42 siswa yang nilainya mencapai Rp 500 ribu/siswa di sekolah tersebut direncanakan untuk pembangunan sekolah. Meski sudah disepakati melalui hasil rapat, namun menimbulkan kekecewaan dan dinilai tidak tepat sasaran.
Salah seorang wali murid, Badarudin, warga Desa Pernyah menyebutkan BSM yang dikucurkan pemerintah melalui rekening siswa sekolah tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Setelah dana dicairkan kepada siswa, kembali diadakan rapat sekolah, dana tersebut kembali dikumpulkan untuk kelancaran pembangunan fisik sekolah.
‘’Terus terang saja sebagai orang tua murid kita tidak setuju dana BSM itu dialihkan untuk pembangunan fisik sekolah. Itu namanya tidak tepat sasaran. Kalau lah ini tetap dilakukan, bantuan pemerintah itu tentu tidak tepat sasaran. Seharusnya tidak demikian, gunakan lah dana itu sesuai dengan kegunaannya,’’ungkap Badarudin kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Badarudin menambahkan, alasan pihak sekolah kepada sejumlah wali murid, pihak sekolah ingin melanjutkan pembangunan gedung, karena terkendala dana, maka terpaksa dirapatkan untuk memanfaatkan dana BSM tersebut untuk realisasi pembangunannya. Menurut Badarudin, hal ini dinilai janggal, dengan alasan untuk pembangunan sekolah selain bersumber dari dana pemerintah, juga bersifat swadaya masyarakat.
‘’Bukan dana BSM yang digunakan untuk membangun sekolah. Masalah pembangunan, sebenarnya itu tugas pemerintah dan komite. Jika ini dilaksanakan, mungkin tidak menjadi persoalan, namun kalau dana bantuan siswa miskin yang dimanfaatkan untuk pembangunan itu, apakah tidak menyalahi aturan. kita harapkan pihak sekolah sebelum mengambil kebijakan untuk mengkaji kembali dari kebijakan itu,’’pungkas Badarudin.(nek)
7.000 Blangko Akte Sudah Tersedia
//Pengadaan Gunakan Dana Taktis Bupati
METRO – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sejak kemarin, blangko akte kelahiran sudah tersedia lagi, masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akte dapat datang setiap hari pada jam kerja. Jumlah blangko akte yang ada saat ini masih terbatas, yaitu sebanyak 7.000 blangko. Sementaran jumlah pendaftar pembuatan akte yang sudah masuk ke Dukcapil sejak Agustus lalu dan belum dicetak lantaran kekurangan blangko hampir 4.000 akte.
Kadis Dukcapil, Jawoto, S.Pd, SE, M.Pd mengatakan blangko akte sudah kosong sejak beberapa bulan lalu, baru sekarang kembali tersedia. Maka kemarin ia langsung menginstruksikan pegawai Dukcapil untuk menyelesaikan proses pencetakan permohonan akte yang sudah numpuk tersebut. Sekaligus pelayanan pembuatan akte juga terus dilakukan sesuai dengan jumlah blangko yang tersedia saat ini. Ia memperkirakan 7.000 blangko baru ini cukup mengakamodir permohonan hingga beberapa bulan ke depan.
‘’Alhamdulillah blangko akte baru saja datang, kita sudah mengalami kekosongan blangko sejak beberapa bulan lalu. Maka karena sudah banyak pendaftar pembuatan akte yang numpuk, semua kita minta bekerja maksimal meskipun harus lembur kerja,’’ kata Jawoto.
Blangko yang sudah tersedia itu untuk diketahui pengadaannya menggunakan dana taktis Bupati Drs.H Ichwan Yunus, CPA, Ak, MM, sebab anggaran yang diajukan dalam APBD beberapa waktu lalu tidak dikabulkan. Bupati secara langsung meminta kepada Dukcapil menggunakan anggaran taktis tersebut, sebab kebutuhan akte ini sangat mendesak. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah pendaftar blangko di Dukcapil sejak beberapa bulan lalu. Masyarakat dari sekarang sudah bisa datang untuk mendapatkan aktenya setiap hari kerja.
‘’Ini perintah dari bapak bupati yang melihat mendesaknya kebutuhan pembuatan akte saat sekarang. Maka bersyukur masyarakat dari saat ini dapat dilayani untuk akte. Kita berusaha kedepannya, kekurangan akte yang terjadi selama ini tidak terulang dan bisa cepat diatasi,’’ tutupnya.(jar)
e-KTP Bisa Dicetak di Mukomuko
METRO – Jika sebelumnya, proses percetakan e-KTP dilakukan di Jakarta, mulai tahun ini, e-KTP bisa dicetak langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mukomuko. Pasalnya sejak awal tahun 2014 lalu, Dukcapil Mukomuko sudah memiliki mesin cetak sendiri. Selain itu petugas operasional pelayanan pencetak KTP juga sudah disiapkan dan menguasai teknelogi ini.
Kepala Dinas Dukcapil Mukomuko, Jawoto, S.Pd, SE, M.Pd mengungkapkan mulai tahun ini e-KTP sudah dapat dicetak langsung di Kabupaten Kota. Untuk Mukomuko sendiri, karena sekarang masih dalam penyesuaian, pelayanan mencetak langsung e-KTP akan dimulai pada awal bulan depan. Sistimnya setelah perekaman dilakukan, data penduduk tersebut dikirim ke server pusat untuk pencocokan. Karena akan terbaca bagi masyarakat yang sudah mendaftar di tempat lain dalam server tersebut.
‘’Kalau untuk cetak bisa langsung, namun data perekam tetap dikirim ke server pusat lebih dulu, untuk verfikasi data tersebut. Sebab bagi yang sudah buat e-KTP di tempat lain akan terbaca dan tidak bisa dilayani kembali,’’ kata Jawoto.
Proses perekaman e-KTP di Kabupaten Mukomuko menurutnya sudah mendekati selesai untuk data penduduk yang sudah berhak memiliki KTP. Dimana hanya tersisa sekitar 4 ribu warga saja belum melakukan proses perekaman dari 121 000 wajib KTP di Mukomuko. Sementara data e-KTP yang sudah di rekam dan belum selesai dicetak masih ada sekitar 2000 lagi. Dengan adanya mesin cetak ini, dimaksimalkan prosesnya bisa selesai secepat mungkin.
‘’Kita imbau kepada masyarakat yang belum merekam untuk segera melakukan perekaman, KTP itu penting untuk kita. Untuk yang sudah direkam dan belum keluar, mudah-mudahan waktu dekat ini segera kelar,’’ tutupnya.(jar)
Tahun Politik, Dewan Bahas 5 Raperda
METRO – Pada masa persidangan tahun 2014 ini, anggota DPRD Kabupaten Mukomuko diberi mandat untuk membahas sebanyak 5 ajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang baru. Masing-masing dua Raperda yang merupakan inisiatif dari dewan sendiri, yaitu tentang Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Raperda tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir Kabupaten Mukomuko.
Sedangkan 3 Raperda lagi diajukan oleh pihak eksekutif, masing – masing Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Mukomuko pada PT. Maju Sejahtera dan Bank Bengkulu, kedua Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Tirta Selagan dan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mukomuko dan yang terakhir Raperda tentang Bantuan Hukum.
Juru bicara Banleg, Ir. Nurlina Zamdial, M.Si mengatakan berkenaan dengan dua raperda inisiatif di atas, kita dituntut untuk membahas dan menyempurnakan supaya produk hukum daerah yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Ia berharap Raperda tentang KKPD dan juga tentang rencana zonasi wilayah Pesisir dapat dilanjutkan pembahasannya.
‘’Raperda inisiatif dengan ini diajukan setelah melalui berbagai telaah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah. Maka kami berharap dapat dibahas hingga ditetapkan sebagai Perda daerah yang baru,’’ kata Nurlina saat sidang paripurna kemarin.
Wakil Bupati (Wabup) Mukomuko, Choirul Huda, SH yang menyampaikan draft raperda kemarin menyampaikan, yang melatar belakangi lahirnya raperda tersebut tidak lain dikarenakan pentingnya materi tersebut. Sehingga dipandang perlu untuk segera ditingkatkan menjadi Perda. Dengan harapam ke tiga raperda tersebut mendapat tanggapan oleh anggota dewan terhormat.
‘’Atas nama pemerintah Kabupaten Mukomuko berharap raperda ini dapat segera ditingkatkan menjadi Perda. Sebab pemerintah memperkirakan perda ini dapat mempercepat terlaksananya program daerah ke depannya,’’ papar Huda.
Ketua DPRD, Drs. Arnadi Pelam yang langsung memimpin jalannya paripurna penyampaian draft raperda menyampaikan pihaknya akan berusaha secepatnya memberi penjelasan atas pengajuan raperda yang sudah masuk. Jika memungkinkan secepatnya pula ditingkatkan menjadi peraturan daerah.
‘’Kepada seluruh anggota dewan, kita harapkan bisa bekerja maksimal untuk menyelesaikan semua tugas yang ada, mudahan raperda yang sudah masuk dan akan dibahas ini bisa diselesaikan tepat waktu,’’ tutupnya.(jar)
Warga Perumnas Giatkan Siskamling
METRO – Maraknya aksi dugaan pencurian di awal tahun 2014 ini membuat banyak warga was-was. Salah satu upaya yang sudah dilakukan warga komplek perumnas Bumi Ratu Asri di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko adalah menggiatkan siskamling. Kendati belum secara keseluruhan warga ikut serta lantaran alasan kesibukan aktivitas maupun yang belum resmi menghuni rumahnya, ronda atau jaga malam yang digelar saban malam mulai pukul 23.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB mulai aktif sejak minggu lalu.
Diungkapkan koordinator ronda, Irawan, lokasi yang dijadikan pos ronda adalah kantor pemasaran developer perumnas, di bagian depan komplek. Irawan menyampaikan bahwa bagi warga yang berhalangan ronda tidak diperbolehkan mengganti dengan uang ataupun barang. Aturan ini belakangan menuai kritikan dari sejumlah warga komplek.
Hampir sebagian besar penghuni komplek merupakan pegawai, bahkan ada juga anggota kepolisian yang rutinitasnya tidak menentu. Terkadang bertugas pagi hari, terkadang malam hari. Sedangkan pengganti dari uang, warga dapat mengutus perwakilannya untuk ronda bersama warga lain. Untuk mengganti dengan uang pun belum tentu seluruh warga menyanggupi.
‘’Tujuan dibuatkan ronda selain untuk mengamankan lingkungan kita juga wadah mempererat tali silaturahmi. Memang dalam aturan yang dibuat, bagi warga yang tidak bisa hadir tidak bisa menggantinya dengan uang. Bisa diganti dengan orang yang ditunjuknya,’’ kata Irawan.(cw2)
Polda Terjunkan 1 Pleton
//Kawal Pemilu di Mukomuko
POLITIK RM – Guna menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Polri kembali menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengamanan guna mengantisipasi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Termasuk pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mukomuko. Selain 120 anggota Polres dan Polsek se Kabupaten Mukomuko disiagakan, Polda Bengkulu akan membantu sebanyak 1 pleton anggota unntuk pengamanan per 9 April mendatang. Selain anggota Polri, anggota Linmas se Kabupaten Mukomuko pun akan dilibatkan. Tanggal 27 Januari mendatang, anggota Linmas akan mengikuti pelatihan yang dipusatkan di 4 titik yakni Lubuk Pinang, Kota Mukomuko, Pondok Suguh dan Ipuh yang dipimpin langsung masing-masing jajaran polsek. Sedangkan minggu depan, Polres Mukomuko bakal menggelar giat cipta kondisi yang meliputi operasi pekat, kriminalitas dan lalu lintas. Sedangkan H-3 pemilu, Polres juga menggelar Operasi Mantap Brata.
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik saat ditemui langsung mengatakan bahwa dalam pemilu 2014 ini, pihak polri akan bekerjasama dengan semua pihak termasuk anggota linmas dalam hal pengamanan. Saat ini, sebagian besar anggota telah diturun ke lapangan untuk melakukan pemantauan.
‘’Kita sudah menerima instruksi dan siap untuk mengamankan pemilu nanti. Anggota kita sekitar 120 orang akan diturunkan. Dan mendapat bantuan dari Polda sebanyak 1 pleton. Selain itu, anggota linmas yang ada di Kabupaten Mukomuko juga akan dikerahkan. Namun, belum tahu jumlahnya. Akhir bulan ini akan mengikuti pelatihan yang dipusatkan di 4 titik. Dari pantauan sementara, situasi masih kondusif,’’ ungkap kapolres.
Ditambahkannya, untuk sejumlah fasilitas telah disiapkan secara lengkap. Dan pihaknya mewanti-wanti agar anggotanya tidak terlibat menyukseskan parpol atau caleg dalam pemilu dalam artian netral. Jika terbukti, anggota tersebut akan dikenakan sanksi disiplin.
‘’Banyak agenda kegiatan yang akan kita gelar nantinya. Selain memang sudah kita agendakan, dari mabes polri juga akan menurunkan instruksi untuk pelaksanaan operasi mantap brata. Dan kami imbau anggota baik dalam apel maupun melalui surat pemberitahuan agar tidak ikut serta dalam mengurus parpol atau menyukseskan caleg. Kita harus netral. Kalau sampai terbukti, akan kita kenakan sanksi disiplin,’’ demikian kapolres.(ray)
DPT Berpotensi Berubah
POLITIK RM – Hingga saat ini jumlah mata pilih tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kabupaten Mukomuko masih terus direvisi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko. Proses pembenahan ini akan terus dilakukan hingga 20 hari sebelum pencolosan dilakukan. Jumlah terakhir mata pilih hingga kemarin sebanyak 119.095 yang terdiri dari 61.847 pemilih laki-laki dan 57.284 pemilih perempuan. Jumlah ini besar kemungkinan bisa bertambah dan berkurang.
Sekretaris KPU Mukomuko, Junhari, B.Sc, ditemui di ruang kerjanya kemarin menerangkan, jumlah yang ada sekarang sudah jauh berkurang dari data sebelumnya. ALasannya ada temuan pemilih ganda, meninggal dan pindah serta alasan lainnya. Petugas masih terus menelusuri satu persatu pemilih ini, maka besar kemungkinan perubahan akan terus terjadi hingga pemilu dilaksanakan. Targetnya pemilih yang terdaftar benar-benar falid hingga angka golput bisa ditekan semaksimal mungkin.
‘’Pembenahan DPT sejak semula terus kita lakukan sesuai perintah dari pusat, maka jumlah yang ada sekarang ini bisa betambah lagi ataupun ngurang. Terakhir masa perbaikan dilakukan hingga 20 hari sebelum hari pencoblosan,’’ kata Junhari.
Bagi calon pemilih yang merasa dirinya belum terdaftar sebagai pemilih tetap, hingga waktu masa perbaikan berakhir dapat melapor ke petugas KPU. Terutama mereka yang baru pindah dari daerah lain ke Mukomuko untuk segera melapor. Bagi yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang, meskipun memiliki KTP dan keterangan lainnya. Sebab KPU akan menyampaikan undangan resmi kepada setiap yang terdaftar untuk menggunakan haknya.
‘’Kalau tidak terdaftar maka tidak bisa memilih, maka masa perbaikan itu berlaku hingga mendekati waktunya nanti. KTP dan keterangan lain kemungkinan tidak berlaku, sebab KPU akan sampaikan undangan kepada pemilih yang sudah terdaftar,’’ tegasnya.
Ketua KPU MUkomuko, Dawud, S.Ag juga menerangkan, KPU berusaha bersama seluruh lapisan petugas yang ada untuk menyempurnakan DPT. Maka setiap saat penyesuaian terus dilakukan, bagi pemilih ganda atau meninggal langsung dibenahi dan untuk yang belum terdaftar dimasukkan ke dalam daftar. Imbauan terus disampaikan kepada masyarakat, untuk mengecek namanya dalam daftar pemilih yang ada.
‘’Masyarakat kita minta mengecek namanya, sedang petugas terus kita terjunkan melakukan penyesuaian pemilih, kita berusaha data yang digunakan nanti betul-betul cocok,’’ tutupnya.(jar)
Panwascam Tuding Atribut Caleg Melanggar
POLITIK RM - Ketua Pengawas Kecamatan (Panwascam) Air Dikit, Apriansyah, menerangkan dari penelusurannya banyak Calon anggota legislatif (Caleg) yang diduga melanggar peraturan pemilu. Pelanggaran dimaksud berupa pemasangan atribut di jalur yang semestinya steril.
‘’Terus terang saja, memang secara aturan mereka para Caleg yang memberanikan diri untuk memasang baliho di tempat umum itu jelas melanggar aturan. Seperti di wilayah kita, memang sudah banyak baliho yang terpasang, padahal memang belum waktunya,’’ ungkap Apriansyah kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Apriansyah menyebutkan, pihaknya akan mencoba melakukan penertiban dengan melakukan tindakan persuasif dengan caleg maupun timnya. Jika memang tidak diindahkan nantinya, pihaknya akan melayangkan surat resmi ke Panwaslu Kabupaten untuk ditindaklanjuti.
‘’Hingga sekarang ini kita sudah memiliki data sementara dan itu tetap akan kita laporkan jika mereka tidak sesegera mungkin untuk membuka balihonya. Sebelumnya kita mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Caleg untuk memberikan teguran lisan, kalau memang tidak bisa di tertibkan, tunggu saja langkah selanjutnya,’’ imbuh Apriansyah.
Hasil temuan di lapangan, di kawasan Desa Sumber Sari, Pondok Lunang ditemukan beberapa baliho caleg yang terpampang di tepi jalan raya. Ada yang dipasang di batang pohon dan ada juga sengaja untuk memasang baliho di rumah-rumah warga.
‘’Bagi Caleg yang melanggar aturan itu bisa dituntut secara hukum nantinya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang jelas kita komit untuk melakukan penertiban,’’ demikian Apriansyah.(nek)
Surat Suara Tak Dilipat
POLITIK RM – Jika pada pemilu sebelumnya, masyarakat berkesempatan dapat opah melipat surat suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada pemilu kali ini, tampaknya surat suara yang didistribusikan dari pusat tidak perlu dilipat lagi. Sebab isunya surat suara sudah dalam bentuk siap digunakan oleh pemilih untuk dicoblos.
Sekretaris KPU Mukomuko, Junhari, B.Sc menerangkan sejauh ini dalam dipa anggaran yang ada, tidak ada biaya untuk menyoting kembali surat suara seperti sebelumnya. Artinya besar kemungkinan surat suara pemilu 2014 ini sudah dalam bentuk siap disalurkan ke setiap TPS. Pada pemilu sebelumnya, surat suara dilipat kembali oleh KPU yang dibantu masyarakat.
‘’Kalau pastinya kita belum tahu, yang jelas untuk saat ini dalam Dipa anggaran tidak disebutkan, ada biaya pengolahan dan sortir kembali surat suara tersebut. Namun pastinya kita belum tahu, dalam waktu dekat ada seminar tentang persiapan ini,’’ ungkap Junhari.
Jumlah surat suara yang masuk ke Mukomuko nantinya sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar kemudian ditambah 1 persennya. Kemungkinan baru datang sektar 15 hari sebelum pencolosan dilakukan. Mereka dalam hal ini hanya menerima dalam bentuk jadi saja, sedangkan proses lainnya langsung di pusat dan Provinsi. Angka penambahan satu persen ini untuk antisipasi surat suara rusak dan persoalan lainnya, penggunaan cadangan harus ada keterangan jelas dari TPS dan KPU.
‘’Surat suara nantinya dikawan ketat oleh aparat dan tim pengawas pemilu. Prosesnya kita belum jelas, yang pasti kemungkinan mulai didistribusikan 15 hari sebelum pencoblosan,’’ tutupnya.(jar)
yap,
BalasHapusharus mau turun kebawah dan melihat kondisi langsug, lha wong wakil masyarakat, ya harus jadi masyarakat donk
Halra