Radar Mukomuko 9 Januari 2014

Balita Idap Kelainan Kelamin
LUBUK PINANG – Seorang balita berusia 1,9 tahun bernama Diran Syapuan asal Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang mengidap kelainan pada bagian kelaminnya. Kelainan ini baru disadari kedua orang tua Diran saat usia Diran menginjak empat bulan.
Kelainan dimaksud, selain terdapat (maaf,red) penis, juga terdapat lubang kecil yang letaknya persis di bawah penis, lebih menyerupai alat kelamin perempuan. Lubang tersebut bukannya tidak berfungsi, melainkan jadi saluran pembuangan air kencing. Anehnya, pada penis Diran justru tidak terdapat lubang, sehingga penis itu tidak berfungsi. Bahkan, buah zakarnya pun hanya terdapat satu, bukan dua sebagaimana lazimnya buah zakar alat kelamin laki-laki. Selama masa pertumbuhan Diran hingga kini usianya menginjak kepala dua, orang tua Diran, Rustam (55) dan Lismawati (35) belum pernah memeriksakan ke dokter spesialis, puskesmas sekalipun. Alasannya karena ketiadaan biaya. Meski ada terbesit keinginan memulihkan kondisi anaknya agar bisa normal.
‘’Kita baru sadar keanehan pada anak kita saat usianya baru 4 bulan. Saat dia kencing, air yang keluar tidak beraturan hingga celananya menjadi basah. Kami curiga lalu coba memeriksanya.
Ternyata air kencing Diran bukan keluar dari penisnya tapi dari lubang yang ada di bawah penis. Selain itu, telur (buah zakar, red) Diran juga hanya satu,’’ terang Lismawati diamini Rustam. Lebih lanjut Lismawati menguraikan, persalinan anak ketiganya itu dibantu seorang bidan desa diKambang, Pesisir Selatan (Pessel).
Sama sekali tidak disadari kalau ternyata terdapat kelainan pada alat kelamin anak yang belakangan diberi nama Diran. ‘’Melahirkannya dulu dibantu sama bidan desa di kampung (Kambang, red). Tidak juga ada ditemukan tanda-tanda yang aneh. Kita memang sudah lama
ingin membawanya berobat. Tapi karena terkendala biaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi setelah mendengar informasi kalau apa yang diderita Diran harus dilakukan operasi,’’ kata Lismawati. Keanehan yang dialami Diran juga baru diketahui pihak desa. Sebagaimana disampaikan Kades Arah Tiga, Marius bahwa dirinya kaget jika di daerahnya terdapat seorang anak yang mengidap kelainan alat kelamin dan butuh
bantuan. Seketika mendapat informasi, Marius pun langsung menghubungi PKK dan pemerintah daerah, termasuk juga wartawan untuk dapat membantu
mengekspos. ‘’Kita berharap apa yang diderita Diran dapat disembuhkan dan bisa normal kembali. Ya, setelah kita dapat informasi langsung kita hubungi pemerintah dan Ketua
TP PKK kabupaten dengan harapan dapat membantunya,’’ ungkap Marius.
Tak ingin berlama-lama, kemarin, Hj Rosna Ichwan bersama Kabag Kesra Setdakab, Drs. H Ansari dan salah seorang anggota dewan menyambangi kediaman Diran. Dalam kunjungan tersebut Rosna memberikan santunan untuk membantu keluarga Diran. Tak sebatas itu, direncanakan hari ini Diran akan dibawa keRSUD Mukomuko untuk diperiksa dan diberi penanganan secara medis.(dum)
  
Kerugian Negara Pabrik Es Rp 658 Jt
TERAMANG JAYA – Secara resmi, status penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik es di Desa Pondok Baru, Kecamatan Teramang Jaya telah dinaikkan pihak kepolisian dari penyelidikan (lid) ke penyidikan (dik). Seiring dengan itu, tak lama lagi penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Mukomuko bakal menetapkan tersangka (Tsk). Berdasarkan hasil audit dan investigasi tim BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan berkisar Rp 658.722.549 dari total nilai kontrak sebesar Rp 2.012.300.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
Saat dikonfirmasikan, Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP. Douglas Mahendrajaya, SH, S.Ik membenarkan dinaikkannya status pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik es di Desa Pondok Baru dari lid ke dik. Pun demikian dengan kerugian negara hasil audit tim BPKP. Hanya saja untuk penetapan tsk, kasat belum berani memastikan kapan waktunya.
Untuk diketahui, dari 30 saksi yang direncanakan akan diperiksa, baru 16 saksi yang telah dimintai keterangan. Diantara para saksi terdiri dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, konsultan perencanaan dan pengawasan, kontraktor dan pabrikasi.
Kerugian terbesar terdapat pada item fisik serta pengadaan mesin dengan kapasitas 10 ton/hari. Selain itu, dugaan penyimpangan diketahui mulai dari perencanaan awal pembangunan, pemilihan penyediaan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan yang diduga tidak sesuai prosedur serta pengerjaan proyek dinilai tidak sesuai kontrak.
‘’Proses penyelidikan itu sekitar 5 bulan. Yang lama menunggu hasil audit dan investigasi dari BPKP. Dalam penyidikan ini, prosesnya masih panjang jelang penetapan tersangka. Kita fokuskan dulu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi yang terkait. Untuk saat ini memang kerugian negaranya sudah jelas, dan item penyimpangan juga sudah diketahui. Kita masih fokuskan ke penyidikan dulu. Belum sampai ke rencana penetapan tersangka. Masih banyak yang harus dilengkapi. Ya, kalau nantinya memang sudah ditetapkan tersangkanya, ancaman kurungannya di atas 5 tahun. Yang jelas, kita terus berupaya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi ini sampai tuntas,’’ pungkas kasat.(ray)

Satpam RSUD Digigit & Dibogem Pasien
METRO – Pagi kemarin, seisi RSUD Kabupaten Mukomuko dilanda kehebohan. Apa pasal? Salah seorang pasien bernama Agus asal Kepulauan Mentawai, Sumbar mengamuk di ruang perawatan pasca menjalani operasi paru-paru sejak 2 hari lalu. Akibatnya, 3 orang satpam masing-masing Ade, Dedi dan dan Sumardi yang mencoba untuk mengamankan terkena bogem mentah. Beruntung ketiga satpam tersebut tidak mengalami luka. Situasi baru aman, setelah sejumlah anggota Polres Mukomuko turun ke TKP. Diduga, Agus nekat melakukan hal itu lantaran ingin keluar dari RSUD meski statusnya masih dalam perawatan. Demi keselamatan dan keamanan bersama, pihak RSUD terpaksa mengabulkan permintaan Agus dengan konsekuensi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, manajemen RSUD tidak bertanggungjawab.
Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi, SKM, M.Kes menjelaskan, pihaknya menerima pasien atas nama Agus sejak 2 hari lalu pasca dirujuk tanpa pendamping dari Kota Bengkulu. Atas kejadian itu, ia mengaku sangat menyayangkan, karena apa yang dibutuhkan dalam hal pelayanan, tenaga medis memberikannya secara maksimal. Belum diketahui motif dan tujuannya.
‘’Ya, tadi (kemarin, red) ada pasien yang sempat mengamuk. Karena ingin pulang, ya kita persilakan. Kalau terjadi apa-apa yang kita tidak bertanggung jawab. Upaya untuk melarangnya tidak berhasil. Dia (Agus, red) dirawat sejak 2 hari lalu. Kalau keterangannya dia ini pasien dari Kota Bengkulu, namun ke mukomuko tanpa dirujuk melainkan naik travel. Sempat heboh juga kami dibuatnya. Untung saja anggota dari Polres datang untuk mengamankannya,’’ ungkap Syafriadi.
Hal senada disampaikan Kabid Pelayanan Medis, dr. Osar Pane. Sebelum Agus meninggalkan RSUD, pihaknya tetap memberikan yang terbaik. Bagian dada yang belum pulih kembali diberikan obat dan perban. Sehingga dalam perjalanannya tidak mengalami pendaraan.
‘’Mau bagimana lagi, itu keinginannya. Kita tetap berikan pelayanan yang terbaik. Kita beri obat dan pasang perbannya lagi. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa,’’ terang Osar.
Saat dimintai keterangan, Dedi mengatakan jika ia terkena bogem di bagian pipi sebelah kanan. Sedangkan Ade di bagian tangan dan pipi. Pun sama dengan Sumardi.
‘’Pada saat kami pegang, dia (Agus, red) malah menggigit. Kita lepaskan dan pegang malah memukul kami. Tadinya mau diikat demi keamanan. Namun anggota polres sudah datang dan diamankan. Sempat lari juga dia itu dan kami kejar tetapi tetap saja nekat,’’ demikian Dedi diamini Ade.(ray)

Ini Penjelasan Kontraktor
METRO – Pihak kontraktor dari CV. Putra Perkasa yang mengerjakan proyek pembangunan dermaga sandaran kapal di Desa Pasar Sebelah akhirnya angkat bicara terkait kerusakan pada bagian kubus beton penyangga dermaga. Dijelaskan Zaidin kemarin, pihaknya saat ini tengah memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan mengerahkan pekerja dan alat berat. Ini sebagai wujud tanggung jawab pihaknya.
Pantauan Radar Mukomuko (RM), kubus-kubus beton yang semula roboh dan  berjatuhan ke sungai diangkat menggunakan alat berat untuk kemudian dipasang ulang. Diakui Zaidin bahwa terdapat perubahan susunan kubus dalam pemasangan ulang ini. Dimana pada bagian pondasi terdiri dari tiga kubus, kemudian lapisan keduanya dua kubus dan terakhir satu kubus. Perubahan ini dipastikan Zaidin tidak mengurangi volume. Jika mengacu pada spek, kubus dipasang secara lurus.
‘’Untuk pemasangan kubus beton, memang ada sedikit perubahan susunannya, yang semestinya tersusun lurus, kita ubah. Tapi tidak sampai mengurangi volume. Kita menyesesuaikan dengan kondisi di lapangan, yang berupa tanah debu. Begitu kita mendapat laporan ada  sebagian kubus yang roboh, kita langsung merespon dengan melakukan perbaikan. Saya rasa tidak ada kontraktor yang ingin kerja dua kali. Tapi kalau itu harus terjadi kita akan tetap bertangungjawab,’’ ungkap  Zaidin.(cw2)

Di Mata Anaknya, Am Dikenal Baik & Penyayang

KONTRAKAN : Inilah rumah kontrakan kediaman Li yang ditemui sedang bersama Am oleh Ju yang saat ini tengah kosong ditinggal pergi Li dan Am.

LUBUK PINANG – Menanggapi kenyataan bahwa ayahnya memiliki hobi yang unik yakni hobi menikah, anak dari pernikahan Am dengan istri pertamanya Ju, Riyan (17) bersama 2 adiknya sangat menyesalkan sikap sang ayah tersebut. Walaupun demikian mereka tetap mengenal sang ayah sebagai sosok yang baik kepada anak-anaknya.
‘’Kami selaku anak tentu sangat kecewa atas sikap yang dilakukan ayah. Apalagi adik-adik yang masih sangat membutuhkan perhatian dari ayah. Sebelumnya ayah memang sudah pernah menikah dengan orang Tapan dan Pondok Panjang. Namun keduanya sudah diceraikannya,’’ ujar Riyan.
Terkait hubungan ibu dan ayah, menurutnya biasa-biasa saja. Tidak  terlihat pertengkaran jika saat sedang bersama dengan anak-anaknya. Namun memang belakangan ayahnya jarang pulang pada malam harinya. 
‘’Hubungan ibu dan ayah biasa saja. Tapi ayah memang jarang pulang malam harinya,’’ ungkap Riyan.
Ketika disambangi rumah kontrakan yang menjadi kediaman Li, memang kontrakan sudah kosong ditinggal pergi. Berdasarkan keterangan dari tetangganya, Bunga tidak mengetahui persis kemana perginya setelah terlibat percekcokan mulut antara Li, Am dan Ju.
‘’Sebelumnya memang ada keributan di sana, saya tahunya setelah ada yang nangis. Karena takut ada peristiwa terjadi, saya menghampiri, rupanya mereka sedang terlibat pertengkaran mengenai pernikahan itu. Dengan Ju yang tengah menangis, sempat terdengar sedikit percakapan Li meminta Am untuk menyelesaikan persoalan dengan Ju. Namun Am malah membentak Li dan berkata kalau itu bukan urusan Li,’’ terang Bunga.
Ketika ditanyakan mengenai keseharian Li, Bunga menyampaikan kalau Li sudah mengontrak disana sekitar 1,5 bulan lalu bersama suaminya yang berkerja di salah satu muebel di Desa Dusun Baru Pelokan. Namun belakangan ini sang suami Li tersebut sudah tidak kelihatan lagi. yang kabarnya pulang ke Jawa menjenguk keluarga. Namun setelah sang suami pergi, Li terlihat sering keluar rumah pergi dari pagi dengan pakaian rapi, tapi tidak tahu Li bekerja dimana.
‘’Saya pernah nanya ke Li kemana suaminya pergi karena ingin meminta suami Li untuk memperbaiki kembali pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan Li waktu itu menjawab kalau suaminya pulang ke Jawa menjenguk keluarga yang sakit. Namun mengenai peristiwa yang terjadi saat ini saya tidak mengetahui pasti karena juga jarang berada di rumah,’’ tutur Bunga.
Untuk diketahui kendatipun sudah dikarunai tiga orang anak dari pernikahannya dengan perempuan parobaya berinisial Ju asal Desa Tanjung Alai, Am, sang suami tetap memadu kasih dengan perempuan lain hingga berujung ke pernikahan. Terlalunya lagi, pernikahan Am diketahui sudah kali ketiga selain dari pernikahan pertamanya dengan Ju. Perempuan mana yang sanggup bertahan dengan kondisi seperti itu.(dum)

Proyek Jembatan Ganggu Aktivitas Petani
LUBUK PINANG - Keluhan petani terhadap selokan pembuangan yang satu paket dengan pembangunan proyek jembatan di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang belum mendapatkan respon dari pihak kontraktor pelaksana. Hingga saat ini belum dilakukan pembongkaran sesuai usulan yang disampaikan warga agar siring dibongkar setinggi 50 Cm. Sehingga hujan tidak kembali menggenangi lahan mereka.
Kades Ranah Karya, Nasution mengatakan hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak kontraktor untuk membongkar siring tersebut. Padahal usulan sudah disampaikan. Karena siring lebih tinggi dari lahan, sehingga air hujan tidak turun ke siring dan hanya menggenangi lahan.
‘’Kita sudah sampaikan ke pihak kontraktor mengenai keluhan siring tersebut. dan mereka berjanji akan membongkarnya sesuai dengan keinginan para petani. Namun sayangnya hingga saat ini pembongkaran belum juga dilakukan,’’ ujar Nasution.
Nasution menambahkan, dampak siring tersebut petani tidak bisa bercocok tanam. Sehingga siring tersebut sudah menghambat perekonomian warga. disamping itu kerugian yang dialami petani akibat lahan tergenang banjir sebelumnya juga belum mendapatkan perhatian dari pihak kontraktor pelaksana.
‘’Dengan seperti ini, sama saja pihak kontraktor sudah menghambat ekonomi warga. karena seharusnya petani sudah mulai bercocok tanam, malah jadi tertunda. Belum lagi kerugian yang dialami sebelumnya juga belum ada ganti rugi. Sehingga cukup banyak yang diderita warga akibat proyek pembangunan jembatan tersebut,’’ ungkap Nasution.
Salah satu petani yang lahannya terendam banjir, Kilaf menyampaikan hingga saat ini tidak ada yang bisa dilakukan sejak lahan yang sudah dipersiapkan untuk budidaya cabai terendam banjir beberapa waktu lalu. Akibatnya lahan hanya diterlantarkan begitu saja.
‘’Cukup banyak kerugian yang sudah kita alami sebelumnya. Sehingga membuat kita tidak mengolahnya dahulu. Toh jika diolah pun juga akan percuma karena akan kembali tergenang banjir ketika hujan turun. Untuk itu kita hanya berharap pembongkaran siring dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dan kerugian kita ini dapat diganti,’’ tutur Kilaf.(dum)

Polisi Sebarkan Spanduk Cegah Laka
LUBUK PINANG – Dalam rangka meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mukomuko kembali memasang spanduk serta papan imbauan di pinggir-pinggir jalan raya yang ada di wilayah hukum Polres Mukomuko. Tujuannya untuk menanamkan kesadaran kepada pengendara akan pentingnya tertib berlalu lintas.
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kasat Lantas Iptu. Sukamso, S.Pd mengatakan penyebaran spanduk yang dilakukan sebanyak 10 buah dan papan himbauan sebanyak 20 buah yang akan dipasang di pinggir jalan raya. Dimana berisikan pesan-pesan bagi pengguna jalan raya untuk mengutamakan keselamatan. Dan dengan cara tersebut diharapkandapat menekan angka lakalantas yang terjadi.
‘’Penyebaran spanduk dan papan himbauan ini merupakan program rutin yang kita lakukan sebagai salah satu cara sosialisasi tertib lalu lintas agar dapat menekan angka kecelakaan yang terjadi,’’ ujar kasat lantas.
Ditambahkan kasat lantas, kasus lakalantas selama kurun tahun 2013 meningkat sebanyak 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. dimana dalam tahun 2013 lalu setidaknya terjadi 66 kasus lakalantas dengan 33 kasus diantaranya hingga merengkut nyawa.
‘’Pada tahun 2012 Lakalantas sebanyak 58 kasus. Namun tahun 2013 jumlah lakalantas meningkat sebanyak 24 persen. Sehingga kedepannya kita akan terus perupaya guna menekan peristiwa lakalantas tersebut. tentunya dengan kerjasama semua pihak,’’ ungkap kasat lantas.
Kapolsek Lubuk Pinang, Iptu. Djaliman menyampaikan spanduk dan papan himbauan tersebut akan langsung dipasang di pinggir jalan raya Lubuk Pinang. Dan diharapkan pengendara dapat mematuhi himbauan tersebut.
‘’Kita akan pasang spanduk tersebut di pertigaan lubuk pinang. Sedangkan papan himbauan akan dipasang di pinggir jalan dekat Mapolsek agar mudah dibaca serta dapat dipahami dan tentunya dapat diindahkan,’’ tutup Kapolsek.(dum)

Turnamen Voli Arah Tiga Dibuka
LUBUK PINANG – Besok, Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang akan menghelat ajang turnamen bola voli putra dan putri. Turnamen antar dusun dalam memperebutkan piala Kades Arah Tiga. Sebelumnya turnamen Bola kaki hari Selasa (7/1) resmi ditutup oleh Kades Arah Tiga.
Kades Arah Tiga, Marius mengatakan turnamen voli ini jika tidak ada aral melintang besok akan dibuka dan langsung mulai dipertandingkan. Dimana turnamen yang digelar dalam rangka menjalin keakraban, tali silaturahim serta saling mengenal antar semua kalangan warga Desa Arah Tiga. Bahkan bagi warga arah tiga yang telah menikah dan tinggal diluar desa juga turut diundang guna mengikuti turnamen.
‘’Turnamen voli akan mulai hari jumat besok. Dan akan berlangsung hingga beberapa minggu sesuai dengan jumlah peserta yang ikut bertanding. Dan bagi tim berhasil meraih juara I hingga III ada piala yang diberikan.
Marius menambahkan, sebelumnya hari selasa (7/1) lalu turnamen bola kaki secara resmi ditutup. Dengan juara I berhasil diraih oleh tim Anak Rantau yang mendapatkan piala bergilir serta satu piala lainnya untuk tim. Kemudian juara II berhasil diraih Dusun I dan juara III diduduki Dusun III Pasar Bukit.
‘’Turnamen bola kaki berakhir, dengan pemenangnya tim Anak Rantau yang berhasil meraih piala bergilir. Kemudian juara II dan III juga turut mendapatkan piala. Selanjutnya turnamen voli putra putrid dibuka,’’ ungkap Marius.
Marius melanjutkan, dalam 2 turnamen tersebut pihak desa hanya mampu menyediakan piala saja, sehingga belum ada uang pembinaan atau pun dana lainnya. walau pun demikian semua pertandingan diikuti dengan baik oleh masing-masing tim yang bertanding. Karena tujuan kemenangan itu bukan untuk menyombongkan diri melainkan terjalinnya hubungan baik antar sesama warga.
‘’Turnamen kali ini baik bola kaki dan voli. Pihak desa melalui panitia hanya mampu menyediakan 10 piala yaitu 1 piala bergilir untuk turnamen bola kaki dan 9 piala untuk juara 1 hingga 3 cabang bola kaki, voli putra dan putrid. Sedangkan untuk uang pembinaan pihak desa belum mampu menyediakannya. Sehingga hal ini diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan,’’ tutup Marius.(dum)

Realisasi PBB Ranah Karya Rp 3 Juta
LUBUK PINANG – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang hanya mampu terkumpul sebesar Rp 3 juta atau 30 persen dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang ditetapkan oleh  Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 18 juta untuk tahun 2013 ini. Kendala minimnya realisasi tersebut lantaran rendahnya kesadaran warga untuk membayarkan kewajibannya.
Sekdes Ranah Karya, Mifhayani mengatakan untuk pungutan pajak tahun 2013 ini Desa Ranah Karya hanya mampu mengumpulkan sebesar Rp 3 juta dari DHKP Rp 18 juta yang ditentukan DPKD. Realisasi ini menurun dibandingkan tahun 2012 lalu yang mampu mengumpulkan sebanyak 46 persen.
‘’Pungutan pajak kali ini kita hanya mampu mengumpukan sebanyak 30 persen saja. Padahal pada tahun 2012 lalu pungutan yang terkumpul sebanyak 46 persen. Ini berarti adanya penurunan yang cukup banyak,’’ ujar Mifhayani.
Mifhayani menambahkan, mengenai minimnya pungutan tersebut lantaran rendahnya kesadaran warga dalam membayar pajak. Disamping karena dipicu kenaikan objek pajak yang signifikan yaitu mencapai 300 persen. Misalnya biasanya pajak hanya Rp 50 ribu, sekarang menjadi Rp 150 ribu lebih. Sehingga si wajib pajak mengeluhkannya dan enggan membayarkan kewajibannya.
‘’Kalau pemungutan kita sudah lakukan dengan maksimal. Bahkan satu rumah saja petugas pemungutan pajak bisa mendatanginya hingga 4 kali. Namun tetap saja pajak tidak dibayar. Sehingga ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran warga dalam membayar pajak,’’ ungkap Mifhayani.
Kades Ranah Karya, Nasution menyampaikan hal senada. Disamping mengenai tingginya kenaikan pajak, kesalahan data yang tidak sesuai dengan objek pajak juga dikeluhkan.
‘’Memang cukup komplek kendalanya. Namun yang tidak membayar pajak juga merata mulai dari warga mampu atau pun yang kurang mampu tetap tak taat bayar pajak,’’ tutup Nasution.(dum)

 
Minggu, Presidium Pemekaran Dideklarasikan
IPUH – Dukungan untuk pembentukan Kabupaten Bengkulu Barat terus mengalir dari berbagai kelompok masyarakat. Selain dari organisasi kepemudaan dari 6 kecamatan, dukungan juga mulai berdatangan dari ormas lainnya, seperti dari Forum Serjana 6 kecamatan, LSM dan masyarakat lainnya. Informasi terbaru, jika tidak ada aral melintang, hari Minggu (12/1) mendatang, presidium pemekaran Bengkulu Barat akan segera dideklarasikan.
Zulfikar atau yang akrab disapa Ujang, mengatakan saat ini mereka tengah merampungkan semua kelengkapan dan keperluan yang dibutuhkan saat deklarasi nanti. Sampai kemarin, tingkat persiapan mereka sudah mencapai 80 persen. Undangan sudah disebarkan kepada berbagai pihak, dalam hal ini panitia mengundang secara terbuka masyarakat untuk hadir pada acara tersebut.
‘’Kita sedang menyelesaikan persiapan deklarasi presidium pemekaran Bengkulu Barat, kalau tidak ada halangan minggu nanti dilaksanakan. Acara ini bersipat akbar, semua tokoh bergabung dan masyarakat bisa hadir secara terbuka,’’ kata Zulfikar.
Ketua Forum Serjana 6 Kecamatan, Ergandi menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran Bengkulu Barat ini. Mereka menilai pemekaran Bengkulu Barat akan membawa perubahan besar bagi 6 kecamatan ini, terutama dalam hal pembangunan dan kesediaan lapangan kerja.  Ia juga mengakui syarat untuk mekar bagi Bengkulu Barat sudah melebihi dari cukup, terutama luas wilayah dan sumber daya yang dimiliki termasuk Sumber Daya Manusia sudah memadai.
‘’Kami tentu mendukung rencana ini, bahkan kita sudah mulau bergerak mesosialisaskan kepada masyarakat mengenai rencana ini. Mudahan semua masyarakat sepakat untuk menuju kebaikan bersama ini,’’ kata Ergandi.
Ketua Karang Taruna Pondok Suguh, Raji Yasdin juga menyatakan setuju atas rencana pemekaran Kabupaten Bengkulu Barat. Ia yakin hampir sebagian besar masyarakat dari 6 kecamatan ini sepakat terhadap pembentukan kabupaten baru. Namun persoalannya, sejauh ini keraguan tetap ada dari beberapa pihak, sebab sekarang eranya politik menuju pemilu.
‘’Kalau menginginkannya semua kita setuju, namun benarkan gerakan ini murni untuk kemajuan, jangan sampai menjadi ajang untuk politik menuju pemilu,’’ tutupnya.(jar)

Perairan Ipuh – Bantal Memanas
IPUH – Belakangan ini nelayan Ipuh terus tunjukkan sikap kemarahannya kepada pihak nelayan pengguna trawl mini yang diduga berasal dari Muara Rajawali Kecamatan Teramang Jaya. Suasana mulai memanas, seiring dengan Sikap Dinas Kelautan dan perikanan (DKP)yang kurang serius dan terkesan membela trawl mini.
Salah seorang anggota dewan asal Dapil III, H Syamsuri Rustam, ST mengaku kecewan dengan statemen kepada dinas menyikapi trawl mini. Semestinya seorang kadis memberi informasi yang bisa mendinginkan suasana dengan memberi solusi. Kalau tidak cepat diselesaikan, maka gejolak yang ada sekarang akan berujung dengan bentrok fisik antar nelayan di laut. Ia juga minta pengguna trawl tidak melanggar kesepakatan yang dibuat.
‘’Saat ini suasana nelayan Ipuh sedang panas, kalau tidak cepat ditanggapi kita takut berkahir lebih buruk lagi. Dinas jangan asal bicara tidak jelas, sebaiknya beri ketenangan dan solusi, laut itu ada batasnya  sesuai dengan kesepakatan,’’ kata Syamsuri.
Lanjutnya, pihak berwenang lainnya juga harus aktif menindak lanjuti konflik antar nelayan ini. Sebab isu yang ia dapat di lapangan, masalah ini sangat serius. Dampak dari trawl yang beroperasi di daerah perairan Ipuh, nelayan tidak lagi bisa menghasilkan tangkapan yang maksima. Selama ini nelayan Ipuh melaksanakan kegiatannya dengan cara yang benar, yaitu menggunakan alat tangkap yang tidak merusak luat. Sebab mereka tahu betul, sumber kehidupan mereka berasal dari perairan.
‘’Ini tidak bagus, daerah kita sudah habis malah menyerang daerah kawan. Saya tahu betul nelayan Ipuh itu selalu menggunakan peralatan tangkap sesuai aturan. Mereka menyadari selamanya lautan adalah tempat mengais rizkinya,’’ tutup Syamsuri.(jar)

Subsidi Susi Dinilai Tak Merakyat
IPUH – Pemberian subsidi untuk program penerbangan komersil Susi Air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak berpihak pada rakyat. Pasalnya subsidi hanya untuk kepentingan warga di Mukomuko itupun segelintir orang dengan perekonomian cukup baik. Berkaca dari realita selama ini dimana kebanyakan yang menggunakan jasa  penerbangan terbatas dari kalangan pejabat, dewan dan keluarganya serta petinggi-petinggi perusahaan perkebunan.
Disampaikan oleh salah seorang tokoh Ipuh, Suswandi, SE anggaran Rp 2 Miliar untuk Susi tidak pantas dilakukan. Sebab sama sekali tidak menyentuh masyarakat. Susi sepengetahuannya hanya menghabiskan anggaran dan tidak memberi kontribusi apa-apa untuk PAD Mukomuko, ada kesan hanya layanan sosial bagi pejabat dan untuk masyarakat yang sudah mapan.
‘’Berapapun anggaran subsidi untuk Susi tidak pantas, sebab bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kalangan pejabat dan keluarganya saja. Masyarakat biasa hanya orang tertentu saja dan itupun jumlahnya sangat sedikit,’’ kata Suswandi.
Lanjutnya, sebaiknya dewan dan pemerintah daerah bisa mengukur kemampuan dan juga memikirkan kebutuhan yang sangat mendesak bagi daerah. Yang diinginkan masyarakat bukan subsidi pesawat melainkan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang layak. Maka pria yang pernah menjabat 2 periode di DPRD Bengkulu Utara (BU) ini mendesak pembatalan pemberian subsidi bagi Susi Air.
‘’Tidak ada untungnya bagi masyarakat, pemerintah bukan pelayan bagi pejabat dan dewan melainkan untuk masyarakat. Sekarang bukan hal seperti itu yang diinginkan warga,’’ tegasnya.
Lebih jauh, Suswandi mengatakan pembangunan selama ini juga tidak merata, ada daerah yang terus mendapat jatah APBD dan ada wilayah yang ditinggalkan. Bahkan proyek yang jumlahnya tidak seberapa di dapat oleh masyarakat Ipuh, proses pengerjaannya juga tidak sampai tuntas. Seperti pengaspalan jalan leter U Ipuh. Ia minta pihak penegak hukum mengecek semua pelaksaan proyek tersebut.
‘’Jalan Ipuh ini saja misalnya, tidak dibangun sampai selesai dan tidak ada tindak lanjutnya, belum lagi pemerataan pembangunan sama sekali belum jelas,’’ tutupnta.(jar)

Pemkab Diminta Tertibkan HET Gas LPG
PENARIK – Meski pemerintah pusat telah menurunkan harga gas LPG 12 Kg, namun kenaikan harga yang sebelumnya tidak membuat para agen maupun pengecer gas LPG menurunkan harganya. Terbukti, untuk harga gas LGP 12 Kg saat ini tetap Rp 150 ribu hingga 160 ribu/tabung. Sedangkan untuk harga gas LPG 3 Kg mencapai Rp 26 ribu sampai 27 ribu/tabung. Kondisi itu dinilai sangat memberatkan masyarakat baik di kalangan rumah tangga maupun usaha kecil. Pemkab Mukomuko diminta untuk melakukan penertiban dan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG sesuai ketetapkan. Jika tidak, masyarakat akan merasakan dampak buruknya.
Seperti dikatakan Linda, Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Desa Penarik. Kenaikan harga gas LPG sangat memberatkan. Terlebih, suaminya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Ia berharap pemkab mencarikan solusinya. Jika tidak, bukan tidak mungkin masyarakat banyak yang beralih ke kayu bakar.
‘’Kami sekarang ini membeli gas elpiji 3 Kg dengan harga 25 ribu/tabung. Kadang ada juga yang 26 ribu/tabung. Kalau gasl 12 Kg itu sampai 155 ribu/tabung. Kami harapkan pemerintah mencarikan solusinya. Meski pemerintah pusat sudah menurunkan harga, belum pasti di daerah juga sama,’’ ungkap Linda.
Hal senada disampaikan Marni, pengusaha warung nasi. Ia saat ini kewalahan untuk membeli gas LPG karena harganya melambung. Selain tetap menggunakan gas LPG, untuk mengirit biaya, sebagian kebutuhan dagangannya dimasak menggunakan kayu bakar.
‘’Kalau saya membuka warung setiap hari. Biasanya pakai gas elpiji terus. Kalau harganya naik, tentu akan rugi. Makanya, suami saya berinisiatif menggunakan kayu bakar. Meski beli juga, tetapi tidak begitu mahal. Saya minta ini tidak berlangsung lama, karena ancamannya bakal banyak pengusaha yang merugi,’’ terang Marni.
Terpisah, Pemuda Kota Mukomuko, Muspar Rusli menegaskan Pemkab Mukomuko mesti mengambil tindakan tegas. Bagi agen gas LPG yang menjual di atas HET harus ditertibkan. Kenaikan harga LPH sungguh membuat masyarakat kecil menjerit.
‘’Kalau sudah harganya naik, sulit untuk diturunkan lagi. Ini sudajh menjadi kebiasaan. Kami minta pemkab untuk mengambil tindakan. Tertibkan HET gas ini. Kalau ada yang melanggar, ya harus ditindak. Jangan sampai masyarakat yang akan menjadi korban. Tunjukkan kalau pemkab peduli dengan masyarakat,’’ demikian Muspar.(ray)

Bangun Penahan Abrasi, Dewan Prov ke KemenPU
AIR DIKIT – Guna mengantisipasi abrasi yang mengancam perkebunan dan pemukiman warga Kecamatan Air Dikit dan Ipuh, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mendatangani Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Kunjungannya dalam rangka mengajukan dana pembangunan penahan abrasi di 2 wilayah itu. Karena saat ini kondisinya semakin memprihatinkan dan mulai mengancam jalinbar. Hasil kunjungannya, dipastikan tahun ini kedua item pengajuan itu akan direalisasikan. Hanya saja belum diketahui berapa anggaran yang bakal dikucurkan.
Seperti dikatakan anggota Komisi III DPRD Provinsi, Burhandari, M.Si. Ia menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi abrasi itu. Karena mulai mengancam perkebunan dan pemukiman. Dengan berbekal pengajuan masyarakat, ia memperjuangkannya ke KemenPU.
‘’Ya, tahun ini kalau tidak ada kendala pengajuan untuk pembangunan penahan abrasi direalisasikan. Lokasinya di wilayah Air Dikit dan Ipuh. Mudah-mudahan realisasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau pelaksanaannya menunggu dari pihak BWS. Termasuk soal dana yang dibutuhkan,’’ ungkap Burhandari.
Selain penahan abrasi, Burhandari juga turut memperjuangkan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Tahun ini, pihaknya pun menargetkan pembangunan jalan direalisasikan.
‘’Kami juga mengajukan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Kalau tidak ada halangan tahun ini juga direalisasikan. Kami perjuangkan mulai dari dana provinsi sampai ke dana pusat,’’ tutup Burhandari.(ray)

Piutang Jamkesda & Jampersal Rp 1,7 M
METRO – Kurun tahun 2013 lalu, RSUD Mukomuko memiliki piutang atas pelayanan medis yang mencapai Rp 1,7 miliar. Rinciannya, sekitar Rp 700 juta untuk piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terhitung sejak Oktober hingga Desember lalu yang belum dibayarkan Pemkab Mukomuko dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes). Sedangkan untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) mencapai Rp 1 miliar terhitung sejak Agustus hingga Desember lalu yang belum dibayarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dampak dari itu, selain manajemen RSUD mesti melakukan efisiensi serta menganggarkan kebutuhan mengacu dengan skala prioritas, jasa medis juga belum dapat dibayarkan secara keseluruhan. Belum diketahui kapan klaim yang diajukan akan dibayarkan. Karena tahun ini program Jampersal ditiadakan dan beralih ke BPJS. Sedangkan untuk Jamkesda, pemkab hanya menganggarkan Rp 2,6 miliar per 2014.
Hal itu diungkapkan Direktur RSUD Mukomuko, Syafriadi, SKM, M.Kes. Menurutnya, meski klaim tagihan belum dibayarkan, pihaknya tetap berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain ia tetap berharap klaim itu bisa dibayarkan sehingga kebutuhan RSUD dalam hal pengadaan alat kesehatan serta jasa medis dapat terpenuhi.
‘’Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Untuk jamkesda memang dananya sudah habis. Sementara klaim yang kita ajukan mencapai Rp 700 jutaan. Yang paling banyak piutang jampersal sebesar Rp 1 miliar karena belum dibayarkan pusat sekitar 5 bulan. Kondisi itu membuat kita mesti melakukan efisiensi. Pengadaan harus mengacu dengan skala prioritas. Dan jasa medis belum bisa dibayarkan secara keseluruhan. Kita harapkan ada solusinya,’’ ungkap Syafriadi.
Ditambahkannya, khusus untuk jampersal, RSUD melakukan perekapan setiap sebulan sekali yang diajukan ke pusat. Setelah diajukan, kemenkes melakukan verifikasi. Selanjutnya, melakukan pembayaran per triwulan yang disetorkan melalui rekening Jampersal.
‘’Kalau klaim kita ajukan setiap bulan. Biasanya dari pusat melakukan pembayaran 3 bulan sekali. Tetapi sampai saat ini sudah 5 bulan belum juga ada pembayaran. Padahal, kita terus melakukan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Sama halnya dengan klaim ke Dinkes yang sudah kita ajukan,’’ imbuh Syafriadi. 
Sementara itu, Komite Medis RSUD, dr. Dodi Hendra, SpOG yang juga selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan mengatakan bahwa tingkat kunjungan pasien jampersal setiap bulannya rata-rata mencapai 50 orang. Besaran biaya dalam penanganannya mencapai Rp 2 juta mulai dari pemeriksaan hingga proses persalinan. Ia tak menampik jika sampai saat ini terdapat jasa medis yang belum dibayarkan. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya secara maksimal.
‘’Kalau kunjungan pasien rata-rata setiap bulannya 50 sampai 60 orang. Kita tetap memberikan pelayanan karena pasien itu membawa syarat yang lengkap. Memang masih ada jasa medis yang belum dibayarkan. Ya kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tunggu saja, semoga ada jalan yang terbaiknya demi kelancaran pelayanan,’’ pungkas Dodi.(ray)

Giliran Dewan Pessel ‘’Berguru’’ ke Mukomuko
METRO – Sebelumnya Bupati Pesisir Selatan (Pessel) berkunjung ke Kabupaten Mukomuko dalam rangka ‘’berguru’’ dalam hal pembangunan RSUD yang bersumber dari dana pinjaman. Kemarin, giliran anggota dewan Pessel yang berkunjung ke Mukomuko. Kunjungannya itu juga terkait dengan kesuksesan pembangunan RSUD. Mereka terdiri dari Makmur, S.Ag, Suyanti, S.Ag, Musril, S.Ag yang dipimpin Waka DPRD Drs. Ismadi Latif, MM. Sebelum meninjau langsung RSUD, anggota dewan ini menyempatkan diri bertemu anggota dewan Kabupaten Mukomuko. Yang ingin mereka tinjau adalah sistim penggunaan pinjaman dan juga peran dewan dalam menyukseskannya.
Waka DPRD Pessel, Ismadi Latif mengatakan saat ini daerah mereka bersiap membangun rumah sakit TP B dengan anggaran yang bersumber dari pinjaman sebesar Rp 98 Miliar. Untuk pengesahan pinjaman sudah selesai, tinggal lagi realisasi pembangunannya. Maka agar tidak terjadi kesalahan, mereka ingin melihat proses pinjaman oleh pemerintah Mukomuko, yang dinilainya sukses membangun Rumah Sakit tersebut.
‘’Kita melihat Mukomuko sukses menggunakan dana pinjaman untuk membangun Rumah Sakit, sekarang kami juga dalam tahap menuju itu, maka kita ingin mempelajari sistim yang digunakan, hingga selesai dilaksanakan seperti sekarang,’’ kata Ismadi.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Pessel, Makmur. Ia menjelaskan jika tidak ada halangan tahun ini proses pembangunan segera dilangsungkan. Dana Rp 98 miliar khusus untuk pembangunan fisik saja. Sedangkan pengadaan lahan dan peralatan lainnya dibangun menggunakan dana daerah. Pembangunan RSUD merupakan keinginan masyarakat setempat sejak lama, sebab rumah sakit yang sudah ada sekarang belum mampu mengakamodir kebutuhan berobat masyarakat Painan yang mencapai 500 ribu jiwa ini.
‘’Rencananya RSUD yang akan kita bangun adalah Tipe B, ini sudah menjadi keinginan dari masyarakat sejak lama. Maka agar sukses, kita berusaha mencari referensi sebanyak-banyaknya, salah satunya ke Mukomuko,’’ paparnya.
Sekwan Kabupaten Mukomuko, Drs. H Bustari Maler, M.Hum yang langsung menyambut kehadiran anggota dewan Pessel ini mengungkapkan kehadiran mereka untuk melihat proses pencairan anggaran dan juga fungsi dewan dalam pengawasan. Atas izin dari pimpinan dewan Mukomuko yang sedang berada diluar daerah, Sekwan sudah menjelaskan setiap detail dari proses pinjaman tersebut.
‘’Kita jelaskan seperti yang kita pahami, mereka datang ke dewan hanya untuk bersilaturahmi, tujuan sebenarnya ingin mengecek langsung rumah sakit dan bertemu dengan pihak pemda,’’ tutup Bustari.(jar)

Perdana, BPD Serahkan KPE untuk PNS BKPPD
METRO – Program pemerintah pusat terkait Kartu Pegawai Elektronik (KPE) baik seluruh PNS terus digeber. Termasuk di Kabupaten Mukomuko. Sebelumnya, penyerahan KPE secara simbolis telah dilakukan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam hal ini Bank Bengkulu kepada Pemkab Mukomuko. Kemarin, penyerahan KPE secara langsung kepada PNS dilakukan pegawai Bank Bengkulu. Untuk perdana, Bank Bengkulu menyerahkan KPE kepada 33 PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Mukomuko. Penyerahan KPE sekaligus dengan pembuatan rekening Tabungan Pegawai Daerah (Tapeda). Minimal untuk membuka rekening tabungan setiap PNS mengisi Rp 20 ribu. Selain untuk mempermudah pembayaran gaji, Tapeda bermanfaat untuk transaksi lainnya. Pun sama dengan KPE yang dapat digunakan sebagai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk PNS di SKPD lain, KPE akan dibagikan dan diselesaikan hingga akhir bulan ini. Total PNS se Kabupaten Mukomuko sebanyak 3.673 orang yang bakal menerima KPE.
Kepala BKPPD Kabupaten Mukomuko, Drs.H Ruslan, M.Pd melalui Sekretaris, Seri Utami, S.Pd mengatakan bahwa banyak menfaat KPE serta Tapeda ini. Setiap PNS akan mendapatkan kemudahan untuk mengambil gaji serta transaksi lainnya. Sedangkan untuk pendataan pegawai melalui KPE, pihaknya menunggu mesin KPE yang rencananya langsung dikirimkan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.
‘’Tadi (kemarin, red) dari Bank Bengkulu menyerahkan KPE dan Tapeda secara langsung untuk PNS BKPPD. Ini perda, selanjutnya PNS di SKPD lainnya. Kami sangat mendukung program ini. Sehingga, PNS akan mudah melakukan berbagai macam transaksi. KPE juga bisa dimanfaatkan sebagai ATM,’’ ungkap Seri.
Menurut Seri, saat ini terdapat 300 PNS yang belum dapat menerima KPE. Karena saat perekaman data terdapat kendala. Namun, ia memastikan akan mengurusnya dan PNS itu akan melakukan perekaman data ulang. Sehingga, seluruh PNS se Kabupaten Mukomuko dapat menerima KPE dan membuka Tapeda.
‘’Karena ada data yang bermasalah, 300 PNS terpaksa baru bisa menerima KPE-nya untuk tahap II. Nantinya akan dilakukan perekaman data ulang. Tetapi belum tahu kapan. Kita menunggu koordinasi dari BKN Wilayah VII Palembang. Harapan kami tahun ini bisa direalisasikan,’’ imbuh Seri diamini Kabid Diklat dan Kespeg, Sutrisna Imam Santosa, SH.
Sementara, Kepala Cabang (Kacab) Bank Bengkulu Kabupaten Mukomuko, Harmidi, SE melalui Customer Service, M Jaya Basthomy menerangkan seluruh KPE telah siap dibagikan. Setelah di BKPPD, pihaknya akan membagikan KPE ke Setdakab serta SKPD lainnya. Selain pembagian KPE, Bank Bengkulu juga akan merealisasikan penambahan mesin ATM di Setdakab Mukomuko, RSUD dan Kecamatan Pondok Suguh.
‘’Untuk saat ini memang baru kita bagikan di BKPPD. KPE dan Tapeda ini akan banyak sekali manfaatnya. Bagi PNS yang belum mendapat karena tidak masuk kantor, bisa langsung mendatangi Kantor Bank Bengkulu. Pembagian ini akan diselesaikan sampai akhir bulan. Sedangkan untuk rencana penambahan mesin ATM akan segera direalisasikan,’’ pungkas M Jaya.(ray)

Panwas: Baliho Rosna Tak Melanggar 
Tapi Disarankan Mundur Sebagai Ketua TP PKK
POLITIK RM – Pertanyaan dan kritikan dari banyak pihak, terkait keberadaan baliho atau spanduk berisikan pesan layanan umum yang memuat foto Hj Rosna Ichwan dinyatakan tidak melanggar oleh Panwaslu Mukomuko. Sekalipun Rosna tercatat sebagai Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Mukomuko Nomor 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Alasannya, Rosna bukan seorang pejabat publik seperti dewan, pegawai BUMD ataupun Kepala Daerah. Ia hanya dalam komposisi sebagai istri dari kepala  daerah.
Salah seorang anggota Panwaslu Mukomuko, Ita Hartati, SE, M.BA mengatakan, laporan dan kritikan terkait dengan gambar Caleg PAN kerap mereka terima dan sudah dikaji lebih jauh. Sesuai aturan, bahwan larangan hanya berlaku bagi pejabat publik. Sementara diketahui, Rosna bukan seorang pejabat, melainkan pendamping bupati yang tidak dihonorkan dari anggaran daerah. Untuk anggota dewan aktif dan juga pejabat memang tidak diizinkan.
‘’Kami sudah pelajari itu, untuk ibu Rosna tidak ada masalah, sebab ia tampil di baliho bukan sendiri sebagai pejabat publik melainkan selaku pendamping dari bupati. Maka ini kami harapkan dapat dipahami secara seksama. Kecuali anggota dewan dan pejabat lain yang memang tidak dibolehkan,’’ kata Ita.
Meski mendapat pembelaan dari pihak panwas, bukan berarti Rosna bisa bebas begitu saja. Masih dikatakan Ita, yang jadi perdebatan adalah jabatannya sebagai Ketua TP-PKK, itu semestinya harus dilepas. Kesalahanya dalam hal ini, pelaksana pemilu saat penetapan DPT meloloskan caleg yang syaratnya kurang. Termasuk kegiatan sosial membagikan bantuan seharusnya 5 bulan sebelum pencoblosan atau setelah penetapan DPT tidak boleh lagi dilakukan.
‘’Yang jadi perdebatan adalah jabatan ibu Rosna selaku Ketua TP-PKK kabupaten. Beliau semestinya mundur sebelum penetapan DCT. Untuk kegiatan-kegiatan pemberian bantuan sosial bersumber dari anggaran daerah juga sebenarnya dilarang dilakukan setelah secara resmi menjadi caleg,’’ tegas Ita.
Lebih jauh Ita menjelaskan, aturan pemilu berlaku bagi siapa saja. Mereka dalam hal ini menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan. Selain mengenai Rosna, pada dasarnya Panwaslu juga mendapat laporan tentang dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan aset publik oleh caleg. Diantaranya penggunaan kendaraan milik daerah untuk kepentingan pencalonan termasuk pelanggaran pemilu lainnya.
‘’Semua laporan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh caleg kita proses, termasuk penggunaan kendaraan dan sebagainya. Dalam hal ini, kita sebatas menjalankan tugas yang diamanahkan undang-undang,’’ tutup Ita.(jar)

Kampanye di Pessel Lebih Bebas
POLITIK RM – Di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat (Sumbar) kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko, atmosfer pemilu terasa lebih meriah. Pasalnya, di sepanjang jalan dan titik keramaian lainnya, baliho, spanduk dan alat peraga caleg terpasang dengan bebasnya. Hal ini diakui oleh beberapa peserta pemilu asal wilayah tersebut. Terus apakah ada perbedaan aturan pemilu yang diberlakukan?
Wakil Ketua DPRD Pessel, Drs. Ismadi Latif, MM yang sekarang tercatat sebagai caleg PAN Dapil Pessel untuk DPRD Provinsi Sumbar mengatakan. Untuk aturan pada dasarnya tidak ada perbedaan, namun Panwaslu di sana kemungkinan lebih lentur dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Bisa juga banyaknya jumlah baliho dan peraga kampanye yang terpasang, menyulitkan mereka melakukan penertiban.
‘’Kalau aturannya sama saja, namun di daerah kami peraga kampanye tetap dipasang, sebab pemilu itu identik dengan peraga kempanye. Panwaslunya juga kewalahan untuk menertiban ratusan bahkan mencapai seribu peraga yang terpasang,’’ ungkap Ismadi.
Juga diakui oleh Ketua Fraksi Hanura Sumbar yang juga sebagai caleg DPRD Sumbar, peraga kampanye di Pessel memang cukup banyak yang terpasang sepanjang jalan. Ia sempat heran, saat memasuki Mukomuko, tidak terlihat ada baliho dan spanduk caleg, yang tampak hanya bendera partai saja sepajang jalan. Namun demikian ia juga tidak membenarkan apa yang ada di Pessel.
‘’Kami juga heran, kenapa disini tidak banyak caleg. Sepanjang jalan sepi-sepi saja. Mungkin disini mudah dan orang-orangnya tertip dalam melaksanakan kampanye,’’ tutupnya.(jar)

Menangkan Gerindra & Duduk di DPRD
POLITIK RM – Prediksi banyak orang Gerindra bakal keluar sebagai salah satu partai pemenang pemilu 2014 di Dapil III bisa jadi tidak meleset lagi. Pasalnya sebagian besar caleg parpol berlambang kepala burung garuda ini aktif bergerak menggunakan kemampuan dan cara masing-masing. Bahkan sulit diprediksi siapa yang akan keluar sebagai peraih suara terbanyak.
Busra sebagai Caleg Nomor Urut 1 Dapil III mengakui Gerindra adalah partai besar di wilayah yang terdiri dari 5 kecamatan ini. Ia optimis Gerindra akan keluar sebagai pemenang pemilu. Terkait dengan ancaman bagi dirinya yang sejak awal sudah bertekad untuk memenangi pemilu. Busra yang mengklaim memiliki basis utama di 3 kecamatan ini mengaku tidak berpikir gagal menuju kursi DPRD Mukomuko.
‘’Gerindra hampir bisa kita pastikan akan meraih setidaknya satu kursi di Dapil III, mudahan saja kita bisa melebihi itu. Semua caleg bergerak dengan aktif mencari dukungan melalui cara masing-masing. Saya sama sekali tidak merasa terancam, bagi kami kemenangan Gerindra yang pertama,’’ ujarnya.
Ditegasnya dalam Gerindra kemenangan partai merupakan kemenangan bersama semua kader. Maka setiap caleg diwajibkan bergerak mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Sesama caleg Gerindra tidak ada kecemburuan apalagi saling jatuhkan. Misi mereka menang secara indivisi, memenangi partai dan mengantar Prabowo ke kursi Presiden RI periode mendatang.
‘’Misi kita memenangi pemilu demi mengantar Prabowo sebagai Presiden, maka setiap caleg selalu diminta bergerak atif memenangi pemilu,’’ tutupnya.(jar)